Jakarta, TopBusiness – Proyek hilirisasi batu bara melalui gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME) rupanya belum benar-benar kandas. Justru, pemerintah mengembuskan perpanjangan napas pada proyek mangkrak ini melalui janji pembiayaan lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME padahal menuai banyak kritik dari berbagai kalangan lantara dianggap tidak ekonomis jika ditujukan untuk substitusi impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) yang nilainya mencapai sekitar Rp7 triliun per tahun.
Dari kalangan pengusaha tambang, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia pernah mengatakan keputusan pemerintah mewajibkan perusahaan batu bara untuk berinvestasi di sektor hilirisasi tidak akan berjalan efektif jika hanya dibatasi pada proyek gasifikasi menjadi DME.
“Untuk mengonversi batu bara menjadi gas, misalnya menjadi DME, ini kan ada teknologinya. Teknologinya kita tidak punya. Di dunia pun teknologinya tidak banyak, karena itu dia mahal,” kata Hendra saat ditemui pada sebuah kesempatan belum lama ini.
“Nah, ini yang seharusnya menjadi bahan pemikiran buat pemerintah. Kalau untuk mengolah batu bara, tetapi perusahaan diwajibkan begitu; itu tidak akan ekonomis.”