Jakarta, TopBusiness—Merespons kenaikan tarif PBB (pajak bumi dan bangunan) di Pati (Jawa Tengah) hingga 250%, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2010-2014), memberikan saran.
Dalam keterangan yang diterima Majalah TopBusiness, hari ini, akademisi tersebut menyarankan agar para kepala daerah di seluruh Indonesia menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting.
Pertama, kibatkan rakyat secara luas dan jujur dalam perumusan kebijakan. Kedua, konsultasikan kebijakan strategis ke pemerintah pusat dan provinsi, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Ketiga, jangan reaktif dan represif dalam merespons protes publik lewat Satpol PP. Keempat, buatlah kebijakan yang membahagiakan, bukan membebani rakyat.
Prof. Djoe pun menyarankan agar pemerintah pusat harus hadir. Menurutnya, Dirjen Otonomi Daerah atau pejabat Kemendagri perlu segera memanggil Bupati Pati untuk evaluasi dan pembinaan.
“Jangan dilepaskan begitu saja ke gubernur karena bisa ada ‘ewuh pakewuh’. Pemerintah pusat harus hadir,” tandasnya.
Kenaikan PBB sebesar 250% bukan hanya soal angka. Ia mencerminkan wajah kebijakan yang tidak berpihak, proses yang tidak transparan, dan kepemimpinan yang kehilangan kepekaan.
“Jika tidak dikoreksi, ini bisa menjadi preseden buruk bagi praktik pemerintahan daerah di Indonesia,” kata dia.
Kemudian, ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya terburu-buru, tetapi juga bermasalah secara etika pemerintahan, substansi kebijakan, dan proses perumusannya.
“Kebijakan publik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya dalam wawancara Radio Idola FM-Semarang (8/8/2025), yang disiarkan secara nasional.
“Harus dilihat juga kemampuan rakyat, tingkat kemiskinan, dan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di daerah tersebut.”
Menaikkan pajak hingga tiga kali lipat dalam waktu singkat adalah kebijakan yang tidak peka terhadap daya beli masyarakat, apalagi dalam situasi ekonomi yang belum stabil pasca-pandemi dan gejolak ekonomi global.
Minim Pelibatan Publik
Tak hanya soal angka, ia juga menyoroti proses penyusunan kebijakan yang minim partisipasi publik. Kebijakan yang hanya berbasis Peraturan Kepala Daerah (perkada), tanpa konsultasi dengan pimpinan DPRD, tokoh masyarakat independen, atau gubernur yang wakil pusat sebagai pembina bupati, dinilai cacat prosedural.
“Kalau hanya mengundang camat dan kepala desa, ya pasti mereka manut. Mana berani mereka berbeda pendapat dengan bupati?” kritiknya. “Padahal partisipasi publik itu harus luas dan bermakna.”
Tak kalah tajam, Prof. Djoe juga menyesalkan gaya komunikasi Bupati Pati. “Jangan begitulah, pemimpin daerah haruslah wise dan bijaksana,” ujar Prof Djoe.
“Seorang pemimpin harus punya hati yang luas. Jangan marah-marah kepada rakyat,” ujarnya. “Bupati itu ada karena dipilih rakyat. Kalau bukan karena mereka, dia bukan siapa-siapa.”
Sebagai mantan Dirjen Otda, ia mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah membebani. Kebijakan semacam ini, katanya, telah menyimpang dari tujuan utama desentralisasi.
“Jangan sedikit-sedikit rakyat dipajaki. Harusnya kepala daerah berpikir memberi insentif, bukan beban,” ujarnya. “Apalagi saat ini rakyat sedang dalam tekanan ekonomi.”