Jakarta, TopBusiness – LX International, perusahaan konglomerasi asal Korea Selatan berkomitmen untuk melakukan investasi Rp1,2 triliun di Maloy-Kaliorang, Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim).
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, kawasan Maloy-Kaliorang yang merupakan daerah transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam yang besar mulai dari sawit hingga batu bara.
Saat ini, 80 persen tenaga kerja di kawasan transmigrasi Maloy-Kaliorang dari total 3.800 pekerja merupakan masyarakat lokal.
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan memastikan penanaman modal asing ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar rakyat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kegiatan investasi di daerah.
“Inilah yang kita kehendaki, agar rakyat menjadi prioritas,” ujar Iftitah alam keterangan resmi, Selasa (30/9/2025).
Iftitah menjelaskan, LX International berani menanamkan investasi besar karena potensi sumber daya alam yang tersedia, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara.
Lebih lanjut, Itftitah juga menjelaskan ada tiga prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi. Pertama, penyerapan tenaga kerja maksimal dari masyarakat transmigran dan warga sekitar.
Kedua, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi. Ketiga, adanya sistem bagi hasil (profit sharing) yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Selain LX, ada juga investor dari Malaysia yang berencana membangun bandara di kawasan ini melalui skema Build Operate and Transfer (BOT). Mereka meminta izin pemanfaatan 75 hektar lahan transmigrasi untuk pembangunan runway. Nantinya bandara ini akan diserahkan kepada negara,” ungkapnya.
Untuk menarik lebih banyak investasi ke wilayah transmigrasi, Iftitah menekankan pentingnya kepercayaan dan stabilitas. Dunia usaha, katanya, memerlukan kepastian agar berani menanamkan modalnya.
“Kita butuh investor, tapi jangan sampai rakyat kita ditinggalkan. Dunia usaha harus merangkul tenaga kerja lokal agar kesejahteraan mereka meningkat,” katanya.
Selain itu, Kementrans juga tengah menyiapkan Project Facilitation Office (PFO) sebagai pusat pendampingan bagi investor. Melalui PFO, pemerintah akan membantu memperlancar koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi, ESDM, Kehutanan, Perdagangan, hingga Luar Negeri.