Jakarta, TopBusiness – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah memfinalisasi usulan kebijakan insentif bagi sektor otomotif yang akan dibawa ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari paket kebijakan fiskal 2026.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mempercepat pemulihan industri otomotif nasional yang sedang menghadapi tekanan daya beli serta dinamika pasar global.
Menurut Kemenperin, industri otomotif memiliki kontribusi besar terhadap PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, rancangan insentif fiskal 2026 disiapkan sebagai intervensi terukur untuk menjaga stabilitas industri, melindungi investasi, serta memastikan rantai pasok tetap kuat. “Sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Multiplier effect yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja besar mendorong kami mengusulkan insentif, hampir mirip dengan yang diberlakukan saat Covid-19,” ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).
Kemenperin kini menyusun skema insentif yang dinilai paling tepat untuk menjaga utilisasi produksi, memperkuat permintaan, dan memastikan keberlanjutan investasi. Usulan itu akan dibahas lintas kementerian sebelum disampaikan secara resmi dalam perumusan kebijakan fiskal 2026.
Agus menegaskan, arah kebijakan bertujuan menjaga keberlanjutan industri, baik dari sisi perlindungan tenaga kerja maupun penciptaan lapangan kerja baru. Pemulihan sektor otomotif diyakini memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional.
Data Kemenperin menunjukkan industri otomotif telah menanamkan investasi sekitar Rp174 triliun, menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja langsung pada industri kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat. Jutaan pekerja lainnya terlibat di rantai nilai otomotif, mulai dari pemasok komponen hingga jaringan penjualan dan layanan purna jual. Stabilitas sektor ini dinilai krusial karena gangguan pada produksi atau pasar dapat berdampak berantai ke industri pendukung.
Dalam penyusunan insentif 2026, pemerintah juga mempertimbangkan transisi menuju kendaraan rendah emisi dan elektrifikasi. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan sebagian bus akan berakhir pada 2025, sehingga kebijakan baru perlu selaras dengan agenda pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Skema ini juga disiapkan untuk mendukung pembelian motor listrik dan memperkuat industri baterai serta komponen utama.
Kemenperin terus berdialog dengan asosiasi seperti GAIKINDO serta para pelaku industri untuk memastikan rancangan kebijakan tepat sasaran. “Tujuannya jelas: menjaga daya saing, memperkuat rantai pasok otomotif nasional, dan memastikan sektor ini tetap menjadi motor pertumbuhan serta penciptaan lapangan kerja,” tegas Agus.
Pemerintah menilai insentif otomotif menjadi fondasi strategis bagi pemulihan industri sekaligus percepatan transformasi menuju teknologi rendah emisi. Paket fiskal 2026 diharapkan dapat menjaga stabilitas industri dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi sektor otomotif dalam jangka panjang.