Jakarta, TopBusiness — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyoroti rendahnya proporsi pekerja nonformal atau non-fix income dalam realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang baru mencapai 13,03 persen.
Padahal, sejak 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp 141 triliun dana FLPP untuk membiayai pembangunan 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tahun 2025, pemerintah menaikkan target secara signifikan menjadi 350 ribu unit rumah, atau meningkat hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu, pemerintah mendorong percepatan penyaluran program FLPP sekaligus perluasan akses pembiayaan bagi pekerja nonformal. Kelompok pekerja ini dinilai memiliki potensi besar namun masih belum optimal tersentuh pembiayaan perumahan subsidi.
“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurut Doddy, meningkatnya alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) setiap tahun mencerminkan bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional yang terus dilanjutkan lintas pemerintahan.
BP Tapera, lanjutnya, mendorong percepatan baik di sisi pembangunan rumah maupun persetujuan KPR untuk mengejar target dalam sisa waktu dua bulan ke depan. Ia juga meminta para pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR memperoleh hunian yang layak.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan rumah subsidi di seluruh Indonesia.
“Rumah subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” ujar Ara.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola dan disalurkan oleh BP Tapera sebagai bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.