Jakarta, TopBusiness – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (15/12/2025) sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan perseroan menghadapi tahun buku 2026.
RUPSLB ini menjadi bagian dari penyesuaian BNI terhadap dinamika regulasi terbaru sekaligus penguatan fondasi transformasi jangka menengah perseroan. Rapat diselenggarakan secara daring dan dipimpin oleh Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar, serta dihadiri jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menjelaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi, sekaligus mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.
“RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang,” ujar Putrama dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).
Pada agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian terkait tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.
Agenda kedua RUPSLB menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah tersebut bertujuan mempercepat proses perencanaan dan memastikan kesiapan operasional BNI memasuki tahun buku berikutnya.
Selain itu, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator serta penguatan perencanaan keberlanjutan operasional perseroan.
Pada agenda terakhir, RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.
“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Putrama.
Sehubungan dengan hal tersebut, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Suminto. Febrio saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
Di sisi kinerja, BNI menutup kuartal III 2025 dengan capaian keuangan yang solid di tengah dinamika ekonomi global. Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), didukung pertumbuhan kredit yang lebih seimbang dan sehat di seluruh segmen bisnis.
Kredit korporasi tercatat tumbuh 12,4 persen YoY menjadi Rp451 triliun. Sementara itu, segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3 persen YoY menjadi Rp120 triliun dan 13,9 persen YoY menjadi Rp46 triliun. Kinerja tersebut mencerminkan penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta keberlanjutan transformasi digital BNI.