Jakarta, TopBusiness — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026 masih memungkinkan untuk dicapai, namun yang lebih realistis berada di kisaran 5,0–5,4 persen.
Penilaian tersebut mempertimbangkan tantangan struktural perekonomian, keterbatasan ruang fiskal, serta efektivitas kebijakan yang masih perlu diperkuat.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan, optimisme pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, patut diapresiasi, terutama melalui dorongan belanja negara sejak awal tahun serta upaya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
“Optimisme Menkeu dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen perlu kita apresiasi dan kita dukung, terutama melalui kemudahan regulasi yang akan didorong pemerintah,” ujar Ajib dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Meski demikian, Ajib mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RAPBN 2026 telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Angka tersebut, menurutnya, sejalan dengan proyeksi dunia usaha yang cenderung lebih konservatif. “Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0–5,4 persen,” katanya.
Ajib menjelaskan, agar pertumbuhan ekonomi 2026 dapat berlangsung secara inklusif, produktif, dan berdaya saing, terdapat enam prasyarat strategis yang harus segera dipenuhi dan menjadi prioritas kebijakan.
Prasyarat pertama adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus bermuara pada penyerapan tenaga kerja, mengingat persoalan mendasar ekonomi Indonesia masih berkaitan dengan tingkat pengangguran dan dominasi sektor informal.
“Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja formal secara signifikan,” ujarnya.
Kedua, penguatan bauran kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Ajib, 2025 menjadi masa transisi dari pendekatan pro stability menuju pro growth. Namun, pergeseran ini dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, potensi shortfall penerimaan pajak, serta persoalan inefisiensi BUMN. “Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better,” tegasnya.
Di sisi moneter, Ajib mengingatkan agar kebijakan tetap berhati-hati dengan menjaga inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Prasyarat ketiga adalah efisiensi biaya usaha secara universal, yang mencakup pemangkasan cost of compliance, penyediaan pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ajib menilai penguatan link and match antara dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan harus dipercepat melalui reformasi pendidikan vokasi serta program reskilling dan upskilling tenaga kerja.
“Persaingan ekonomi bukan lagi antarwilayah di dalam negeri, melainkan persaingan global—Indonesia dengan Malaysia, Vietnam, China, dan negara lain yang terus meningkatkan produktivitasnya,” ujarnya.
Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Kemitraan terstruktur antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat sasaran, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar dinilai krusial agar UMKM dapat naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai global.
Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha melalui mekanisme kolaboratif yang responsif dan policy feedback loop. Menurut Ajib, dialog berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis realitas di lapangan.
“Keenam prasyarat ini merupakan pondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026,” ujarnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, Ajib menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tetap terbuka untuk dicapai, namun membutuhkan prasyarat yang kuat dan konsisten dalam implementasi kebijakan.
“Dengan beberapa catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah possible, tetapi pertumbuhan ekonomi 5,0–5,4 persen lebih achievable,” pungkasnya.