Jakarta, BusinessNews Indonesia—Tokoh ekonomi nasional, Rizal Ramli, menyoroti kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi calon Gubernur dan Deputi Bank Indonesia (BI) yang baru. Hal itu ia sampaikan melalui media sosial Facebook-nya, @drrizalramli, Senin (26/3/2018).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mencatat, ada tiga tantangan yang harus diatasi Gubernur dan Deputi BI terpilih nanti.
Pertama, mengenai berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan selama tiga bulan berturut-turut yang jumlah mencapai USD 0,68 miliar Januari 2018.
Kemudian defisit transaksi berjalan sebesar USD 5,8 miliar. Service payment defisit APBN untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800-an triliun—yang porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan.
Dan defisit neraca keseimbangan primer yang jumlahnya mencapai Rp 68,2triliun pada tahun 2017.
Kedua, tentang utang yang kurang lebih 50% dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek.
“Kondisi ini menyebabkan kerawanan (vulneranilibity) dalam pasar uang. Karena itu secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang,” terang dia.
Bila berhasil, sambung Rizal Ramli, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik.
Ketiga, soal ketimpangan kredit yang dia analogikan berbentuk seperti gelas anggur. Rizal Ramli memandang serta menganalogikan bahwa sejauh ini bisnis besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di cawan gelas, bisnis menengah di leher gelas dan mayoritas rakyat di dasar gelas. Sebanyak 83% kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17% ke bisnis menengah dan rakyat.
“BI bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus dapat mengubah dalam tiga tahun ini struktur kredit menjadi 70% ke bisnis besar dan 30% untuk bisnis menengah dan kecil. Dengan ini pendalaman pasar uang malah akan dapat terjadi, karena bisnis besar dapat menggali permodalan dari menjual saham dan menerbitkan surat utang,” paparnya.
Dia berharap hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI tak hanya memberikan rekomendasi yang normatif bagi Gubernur dan Deputi BI terpilih nanti.
Tetapi, harus memberikan target yang jelas untuk mengatasi tantangan tersebut. “Dan yang paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik,” tandasnya.