Jakarta, TopBusiness – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan arah kebijakan fiskal 2027 dengan fokus memperkuat dukungan terhadap program prioritas nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, strategi fiskal tahun depan akan diarahkan pada penguatan agenda pembangunan nasional melalui pendekatan pro growth-pro welfare atau pertumbuhan tinggi yang diikuti percepatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional secara bertahap menuju level 8 persen, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan menuju nol persen melalui berbagai program prioritas yang masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2026–2029.
“Strategi ekonomi dan fiskal 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi yang merata dan berkelanjutan,” ujar Sudarto dalam Rakorbangpus dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan fiskal tetap akan dijalankan secara prudent dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang masih penuh tekanan, mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian pasar keuangan dunia.
Meski demikian, pemerintah optimistis ekonomi domestik tetap mampu tumbuh kuat. Hal itu tercermin dari capaian ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan percepatan belanja pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta akomodasi makanan dan minuman menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Sudarto menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia masih relatif kuat dibandingkan berbagai negara lain. Dalam paparan Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat lebih tinggi dibanding Singapura, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat.
Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki resiliensi tinggi terhadap gejolak energi global. Berdasarkan laporan JP Morgan bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026, Indonesia menempati posisi kedua dunia sebagai negara paling tangguh menghadapi guncangan energi global.
“Kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung implementasi program prioritas pemerintah,” kata Sudarto.
Dalam kebijakan fiskal 2027, pemerintah akan memfokuskan dukungan anggaran pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pada sektor kedaulatan pangan, pemerintah menyiapkan berbagai program strategis seperti pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, peningkatan produksi daging, susu, dan telur, hingga pengembangan kawasan perkebunan sawit, tebu, kakao, kopi, dan rempah-rempah.
Sementara di sektor energi dan air, pemerintah akan mempercepat implementasi biodiesel B50 dan bioetanol E20, pembangunan PLTS 100 GW, konversi enam juta motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik, hingga pengembangan jaringan gas kota untuk satu juta sambungan rumah tangga. Pemerintah juga menargetkan peningkatan lifting migas dan eksplorasi 10 ladang migas baru.
Di bidang pendidikan, pemerintah akan melanjutkan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi, digitalisasi pendidikan melalui dua juta papan interaktif digital, hingga pembangunan 10 universitas baru berbasis STEMM.
Program pendidikan juga diperkuat dengan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru, transformasi 80 Sekolah Garuda, pengembangan SMK Go Global, serta peningkatan kesejahteraan guru melalui transfer langsung tunjangan.
Pada sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan ibu menyusui, peningkatan kapasitas 66 rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, serta percepatan penuntasan tuberkulosis.
Di sektor infrastruktur dan perumahan, pemerintah akan mendorong pembangunan giant sea wall, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, gerakan penghijauan dan pengendalian sampah, serta program pembangunan tiga juta rumah yang terdiri dari satu juta rumah baru dan dua juta renovasi rumah.
Sementara itu, pada sektor hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah akan mempercepat pengembangan industri strategis nasional, termasuk industri semikonduktor, mobil nasional, motor nasional, dan ekosistem industri kedirgantaraan.
Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, pemerintah juga menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sedangkan dalam upaya penurunan kemiskinan, pemerintah akan menjalankan program bantuan sosial terintegrasi serta program pemberdayaan ekonomi bagi 10 juta penduduk agar dapat berusaha dan bekerja secara produktif.
Sudarto menegaskan, seluruh agenda prioritas tersebut akan tetap dijalankan dengan menjaga disiplin fiskal dan keberlanjutan APBN. Pemerintah memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB.
Hingga akhir Maret 2026, realisasi defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy, sedangkan belanja negara mencapai Rp815 triliun atau meningkat 31,4 persen yoy.
“APBN akan terus menjadi shock absorber sekaligus instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung agenda pembangunan nasional,” ujar Sudarto.