Jakarta, TopBusiness – PT Sarana Patra Hulu Cepu atau SPHC, anak perusahaan PT Jateng Petro Energi (JPEN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah, yang bergerak dalam pengelolaan Participating Interest (PI) hulu minyak dan gas bumi, menegaskan komitmennya mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program ini merupakan sebuah program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif SPHC dalam forum diskusi bertajuk “Ngobrol Bareng Nelayan: Penguatan Nelayan Pati dalam rangka Mendukung Program Prioritas KNMP di Jawa Tengah” yang digelar Minggu (19/7/2026) di KNMP Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jateng.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Literasi dan Karakter Indonesia bekerja sama dengan PT SPHC ini dihadiri ratusan nelayan dan masyarakat pesisir Banyutowo.
Forum menghadirkan empat narasumber, yaitu Direktur PT SPHC Barri Pratama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santosa, Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana Driyanto, serta tokoh muda dan pengusaha perikanan Subaskoro.
Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat kapasitas nelayan, mendorong pemanfaatan fasilitas yang tersedia, sekaligus membangun semangat kolaborasi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Direktur PT SPHC, Barri Pratama, yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa penguatan nelayan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan dukungan nyata dari dunia usaha, agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
“Penguatan nelayan bukan hanya soal peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. SPHC berkomitmen untuk terus hadir melalui dukungan konkret bagi kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Barri Pratama, dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).
Menurut Barri, keikutsertaan SPHC dalam forum ini juga merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat mengenai arah pengembangan KNMP di Jawa Tengah.
Program KNMP, yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi, kelembagaan, serta pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan.
SPHC turut berperan sebagai mitra pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan ini, sebagai bentuk konkret pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Dukungan ini sejalan dengan posisi SPHC sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Pemerintah Provinsi Jatenag, yang menempatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan sektor perikanan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas kontribusi sosialnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa, dalam kesempatan yang sama mengajak para nelayan untuk lebih aktif mengikuti program-program penguatan yang tersedia, termasuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut.
“Kami mendorong nelayan untuk terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan aktif mengikuti pelatihan yang tersedia. Perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan juga penting, mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut,” sebut Hadi Santosa,
Sementara itu, tokoh muda Banyutowo yang juga pengusaha perikanan, Subaskoro, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kekompakan dalam mengembangkan KNMP Banyutowo.
Ia menilai keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi kawasan pesisir.
“Keberhasilan KNMP Banyutowo tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kekompakan dan partisipasi aktif kita bersama dalam mengelola potensi kawasan pesisir ini,” ungkap Subaskoro.
Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana, Driyanto, turut menanggapi aspirasi nelayan terkait kebutuhan bantuan alat tangkap, dengan mendorong kelompok nelayan menyusun proposal permohonan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
“Kami mendorong kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan alat tangkap untuk menyusun proposal sesuai mekanisme yang berlaku, agar dapat diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,” imbuh Driyanto.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi Program Prioritas KNMP di Jateng.
Melalui dukungan berkelanjutan ini, SPHC menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis pengelolaan PI migas, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Jateng, khususnya masyarakat pesisir Kabupaten Pati.