Jakarta, TopBusiness – Menyikapi dampak fenomena El Nino 2026, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan strategi mitigasi risiko kekeringan seiring dengan meluasnya musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia.
Mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekitar 73% wilayah tanah air kini telah memasuki periode kemarau. Adapun puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada kisaran bulan Juli hingga September 2026, dengan masa kering panjang yang berpotensi terus berlangsung sampai dengan awal tahun 2027.
Beragam upaya antisipatif telah diimplementasikan sejak dini untuk melayani kebutuhan air masyarakat melalui pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi, penguatan sistem operasi pada bendungan, waduk, dan jaringan irigasi, serta kesiapsiagaan penuh Posko Bencana Kekeringan yang dilengkapi dengan personel beserta peralatan dan armada pendukung di lapangan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi El Nino guna memperkuat koordinasi lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PU. Menurut Menteri Dody, penanganan El Nino harus dilakukan secara terpadu karena dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi layanan penyediaan air minum dan operasional infrastruktur sumber daya air.
“Untuk mengantisipasi El Nino, kami membentuk Satgas. Karena yang terdampak tidak hanya irigasi dan sawah yang kekeringan, tetapi mungkin di beberapa titik SPAM dan bendungan juga akan mengalami kekeringan,” kata Menteri Dody.
Salah satu upaya penanganan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane pada Kamis (23/7) menyalurkan dua mobil tangki kapasitas 8.000 liter ke dua lokasi yakni 3 RT dengan jumlah 75 KK di Kecamatan Setu Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Pondok Pesantren Nihayatul Amal Serang dengan 80 KK di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.