Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan infrastruktur terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026). Penanganan di sejumlah wilayah terdampak difokuskan pada pemulihan layanan dasar masyarakat, terutama penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan persampahan.
Menteri PU Dody memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, khususnya di lokasi pengungsian. Dalam masa tanggap darurat, kedua layanan tersebut menjadi kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan,” kata Menteri Dody.
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT Didik Wahyudi mengatakan, Kementerian PU juga mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan sanitasi di titik-titik pengungsian dapat tertangani dengan baik.
“Seiring bertambahnya aktivitas di lokasi pengungsian, tentunya akan muncul kebutuhan pengelolaan sampah serta penyedotan septic tank. Saat ini, kebutuhan tersebut sedang kami petakan, termasuk di titik-titik pengungsian yang ada,” ujar Didik.
Untuk mendukung pelayanan sanitasi, Kementerian PU juga akan mengusulkan penambahan armada truk tinja. Penambahan armada tersebut diperlukan untuk memperkuat layanan penyedotan septic tank di lokasi-lokasi pengungsian sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga selama masa tanggap darurat.
Selain layanan dasar, Kementerian PU melakukan identifikasi terhadap kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak. Di Kabupaten Manggarai Barat, identifikasi antara lain dilakukan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Warloka, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta sejumlah sarana pendukung lainnya.
Hasil identifikasi sementara menunjukkan terdapat sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan, mulai dari retakan hingga kerusakan pada bagian struktur pendukung. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pengelola aset dan pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan tingkat urgensinya.
Langkah cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur dasar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam situasi tanggap darurat. Penanganan ini sekaligus sejalan dengan Sasaran Utama PU608, yang mengarahkan pembangunan infrastruktur pada manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi.
Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat terdampak gempa dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.