Jakarta, TopBusiness — Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Pengembangan tersebut diperkirakan memiliki potensi investasi sebesar Rp960 triliun hingga Rp1.440 triliun.
Ketua Umum METI Norman Ginting mengatakan, nilai investasi tersebut belum mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti sistem penyimpanan energi dan penguatan jaringan listrik.
Hal itu disampaikan Norman dalam acara Indonesia EBTKE Conference and Exhibition di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Norman menjelaskan, estimasi investasi PLTS 100 GWp disusun METI untuk menggambarkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengembangan energi surya di Indonesia.
“METI menyusun estimasi besaran sehingga kita estimasi secara total investasi yang dihasilkan berkisar Rp960 triliun sampai Rp1.440 triliun,” kata Norman.
Menurut dia, angka tersebut masih berada di luar kebutuhan investasi untuk membangun ekosistem pendukung. Infrastruktur penyimpanan energi dan penguatan jaringan listrik menjadi bagian penting untuk memastikan tambahan kapasitas PLTS dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional.
Berpotensi Ciptakan 1,7 Juta Lapangan Kerja
Selain mendorong investasi, pengembangan PLTS 100 GWp dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.
METI memperkirakan program tersebut berpotensi menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan pekerjaan. Potensi tersebut mencakup kegiatan pembangunan proyek PLTS serta pengembangan industri dan ekosistem pendukung energi surya.
“Jadi dari forum ini, kita targetkan bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi bisa mengejar bagian penciptaan lapangan pekerjaan lebih dari 1,7 juta lapangan pekerjaan,” ujar Norman.
Untuk memastikan program berjalan secara terarah, METI akan mendorong penyusunan peta jalan pelaksanaan PLTS 100 GWp bersama pemerintah.
Peta jalan tersebut akan mencakup sejumlah aspek penting, antara lain tahapan pengembangan proyek, lokasi prioritas, kesiapan jaringan listrik, kebutuhan penyimpanan energi, serta pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Norman, peta jalan diperlukan agar pengembangan PLTS dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sistem kelistrikan.
Norman menilai pengembangan energi terbarukan harus diwujudkan dalam pembangunan pembangkit dan infrastruktur yang mampu menyediakan listrik secara andal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Transisi energi tidak boleh berhenti sebagai target di atas kertas, harus hadir sebagai listrik andal, industri yang tumbuh, impor energi yang turun, pekerjaan yang tercipta, dan hidup rakyat yang semakin baik,” tutur Norman.