Jakarta, TopBusiness – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melalui Direktur Human Capital & Legal Dr. Ir. Muhammad Fauzan, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng., CREL membahas business streamlining BUMN dalam forum perdana IKA ITS Academy, Rabu malam (16/9).
Mengangkat tema “Navigating Business Streamlining in Indonesian SOE: Strategic, Legal and Governance Perspectives”, kegiatan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS) tersebut mempertemukan perspektif strategi, hukum, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan korporasi.
Business streamlining tidak semata-mata diarahkan pada pengurangan jumlah entitas, tetapi pada upaya membentuk portofolio BUMN yang lebih sehat, bernilai, dan berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya dilihat dari perubahan jumlah perusahaan, tetapi dari nilai yang dapat dihasilkan melalui aspek finansial, operasional, publik, dan tata kelola.
Pendekatan tersebut diawali dengan diagnosis bisnis sebelum menentukan aksi korporasi. Pemetaan mencakup posisi strategis dan pasar, profil pelanggan dan portofolio, produktivitas aset dan armada, kinerja proyek dan struktur bisnis, hingga organisasi dan kapabilitas. Dengan memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh, arah penataan dapat disesuaikan dengan akar persoalan dan tujuan strategis yang hendak dicapai.
Hasil diagnosis menjadi dasar untuk menentukan alternatif aksi korporasi, antara lain merger, divestasi, turnaround/downsizing-repurpose, maupun likuidasi. Setiap pilihan memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan, strategic fit, keberlanjutan usaha, serta kepentingan pemegang saham, pekerja, kreditur, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Untuk membandingkan alternatif tersebut, pendekatan integrated scoring mempertemukan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Potensi penciptaan nilai dan kebutuhan modal dianalisis bersama risiko terhadap pemegang saham, pelanggan dan portofolio, kreditur, aset, serta aspek legal dan regulasi. Kerangka ini membantu melihat trade-off setiap alternatif secara lebih sistematis sebelum arah korporasi ditetapkan.
Setiap alternatif juga memiliki profil risiko yang berbeda. Merger dapat membuka peluang sinergi sekaligus membawa kewajiban dan eksposur perusahaan yang digabung, sementara divestasi membutuhkan valuasi, due diligence, persetujuan pemangku kepentingan, serta desain transaksi yang cermat. Karena itu, keputusan korporasi perlu mempertimbangkan keseluruhan risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan, bukan hanya potensi keuntungan.
Aspek hukum dan kepatuhan menjadi bagian yang terintegrasi sejak awal, mulai dari kajian legal, due diligence, identifikasi risiko, valuasi, pemetaan perizinan, hingga dokumentasi. Tahapan tersebut mencakup pra-transaksi, eksekusi, dan pasca-transaksi untuk memastikan setiap aksi korporasi memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan juga melihat arah pengelolaan perusahaan setelah restrukturisasi, termasuk indikator kinerja dan tata kelola, penataan aset nonproduktif, serta dampaknya terhadap organisasi dan tenaga kerja. Business streamlining tidak berhenti pada penyederhanaan struktur, tetapi perlu membuka ruang bagi pengembangan bisnis dan scaling up dengan tetap menjaga keberlanjutan perusahaan.
Sejalan dengan arah pengelolaan BUMN melalui Danantara Indonesia serta agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita, Hutama Karya memandang penguatan fundamental perusahaan, penciptaan nilai, tata kelola, dan keberlanjutan bisnis sebagai bagian yang saling berkaitan. Bagi Hutama Karya, keselarasan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan bisnis yang terukur dan prudent, sehingga peran perusahaan di sektor infrastruktur dapat terus memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, M. Fauzan, menegaskan bahwa keputusan cut loss dapat menjadi bagian dari pengelolaan risiko untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Penerapannya tetap membutuhkan analisis yang memadai, itikad baik dan kehati-hatian, tidak adanya benturan kepentingan, serta dokumentasi yang dapat menunjukkan dasar pengambilan keputusan.
“Business Judgment Rule bukan imunitas. Perlindungan terhadap keputusan bisnis dibangun melalui proses pengambilan keputusan yang prudent, informed, dan terdokumentasi. Ia menambahkan, evidence trail berupa kajian kelayakan, alternatif keputusan, profil risiko, valuasi independen, hingga risalah rapat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap keputusan korporasi, termasuk dalam pengelolaan dan penataan bisnis Hutama Karya, diambil berdasarkan pertimbangan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.” ujar Fauzan.