Jakarta, TopBusiness – Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai langkah tersebut dilakukan dengan mengacu pada data dan kondisi perekonomian guna memastikan kebijakan yang ditempuh tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam acara CNN Newsroom, Selasa (27/10), menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga Indonesia pada triwulan II tahun 2026 masih tumbuh di atas 5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat secara agregat tetap terjaga, meskipun terdapat perubahan pola belanja dan perbedaan kondisi ekonomi antarkelompok masyarakat.
“Jadi ada pergeseran konsumsi. Kemudian yang belanja online itu naik sangat luar biasa tinggi. Karena memang masyarakat ternyata bergeser, kalau biasanya belanja di pasar, di mal, sekarang bergeser ke belanja online. Dan kemudian mal itu sekarang lebih banyak tempat untuk wisata, untuk restoran,” ujar Dradjad melalui laman ekon.go.id.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah turut menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Pada Semester I-2026 terdapat 17 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Perkembangan tersebut mencerminkan adanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin beragam, termasuk dari aktivitas pariwisata.
Dradjad juga menyampaikan bahwa dalam menjaga daya beli masyarakat, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus penting Pemerintah. Tekanan inflasi yang bersumber dari sisi pasokan memerlukan penanganan yang tepat, antara lain melalui penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan komoditas dan memperbaiki tata kelola pasokan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga pada keberlanjutan produksi serta kepastian pasar bagi petani.
Di sisi lain, Pemerintah terus melakukan perbaikan data untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Pembaruan tersebut diperlukan agar penerima manfaat dapat diidentifikasi secara lebih akurat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk stimulus dan bantuan, termasuk bagi pekerja dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, guna menjaga daya beli serta mendukung keberlanjutan konsumsi rumah tangga. Koordinasi kebijakan dilakukan untuk memastikan dukungan tersebut berjalan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Selain menjaga konsumsi domestik, Pemerintah terus mendorong penguatan iklim investasi dan kepercayaan investor sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional. Berbagai langkah reformasi di sektor pasar modal terus dilakukan bersama otoritas terkait untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi semakin kredibel dan kompetitif.
Ia menekankan pentingnya pengambilan keputusan investasi berdasarkan analisis fundamental dan data yang memadai. Selain itu, penguatan kepercayaan investor domestik juga perlu sebagai faktor penting dalam mendukung pendalaman pasar keuangan. Dengan ekosistem investasi yang semakin transparan dan kredibel, pasar modal diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam menghimpun pembiayaan bagi dunia usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, penciptaan lapangan kerja tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah, khususnya untuk memperluas kesempatan bagi lulusan baru dan masyarakat usia produktif. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong aktivitas investasi, memperkuat sektor usaha, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap pekerja juga terus diperkuat melalui berbagai kebijakan.
“Jadi begini, Insya Allah pemerintah melakukan segala sesuatu yang terbaik agar lapangan kerja bisa naik. Pemerintah memberikan banyak proteksi bagi tenaga kerja dengan berbagai kebijakan terakhir ya. Dan ini serikat pekerja sendiri mengakui, ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kita akan usahakan yang terbaik, tapi kami membutuhkan dukungan dari teman-teman media, teman-teman masyarakat semuanya ya. Jangan terlalu mudah termakan oleh narasi yang tidak berbasis data,” pungkas Dradjad.