Jakarta, TopBusiness – Pemerintah terus menjaga keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan kenaikan harga minyak mentah dunia. Kebijakan mempertahankan harga BBM tertentu tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, harga Pertalite tetap dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter, sedangkan solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut mengalami kenaikan, terutama sejak meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
“Selisih harganya Pertalite maupun solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” ujar Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia mulai memberikan tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi sejak Maret-April 2026. Perkembangan harga minyak tersebut membuat selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat semakin besar.
Hingga Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi telah mencapai Rp415,8 triliun.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG 3 kilogram, listrik, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Suahasil menyebutkan, subsidi BBM telah menjangkau penyaluran sekitar 15 juta kiloliter, meningkat 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, LPG 3 kilogram mencapai sekitar 6,5 juta ton atau tumbuh 2,3%.
Subsidi listrik telah menjangkau 43,5 juta pelanggan, sedangkan alokasi pupuk subsidi mencapai 7,1 juta ton. Penyaluran KUR juga telah menjangkau 4,2 juta debitur.
Dalam sesi tanya jawab, pejabat Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah masih mengacu pada proyeksi dalam Laporan Semester (Lapsem), yakni kebutuhan subsidi energi sekitar Rp500 triliun.
Namun, besaran tersebut masih dapat disesuaikan mengikuti perkembangan realisasi hingga akhir tahun.
Pemerintah terus memantau sejumlah faktor yang memengaruhi kebutuhan subsidi dan kompensasi, terutama harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi energi masyarakat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas anggaran negara tetap terpelihara di tengah ketidakpastian global.