Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan kawasan permukiman masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, penanganan dilakukan melalui pembersihan rumah dan pekarangan, pemulihan aksesibilitas lingkungan, serta perbaikan sarana dan prasarana kawasan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Berdasarkan laporan monitoring pekerjaan Pengembangan Kawasan Strategis tahun 2026, Kementerian PU telah melaksanakan pembersihan sebanyak 509 rumah dari total 822 unit rumah yang tersebar di 11 wilayah Provinsi Aceh. Pelaksanaan pembersihan tersebut juga melibatkan masyarakat setempat melalui skema Cash for Work (CFW) atau padat karya dengan melibatkan 9.642 orang hari (OH).
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pelibatan masyarakat melalui skema padat karya menjadi bagian dari upaya Kementerian PU dalam membantu warga memulihkan kondisi lingkungan pascabencana, terutama di kawasan permukiman yang terdampak lumpur.
“Padat karya kita manfaatkan, utamanya untuk membersihkan lingkungan perumahan masyarakat. Kami melibatkan masyarakat yang terdampak bencana untuk ikut membersihkan lumpur. Tidak hanya perumahan, tapi juga di masjid dan fasilitas umum lain-lainnya kalau ada,” kata Menteri Dody.
Penanganan infrastruktur sektor Pengembangan Kawasan Strategis ini dibagi menjadi tiga wilayah kerja. Wilayah 1 mencakup Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Wilayah 2 meliputi Pidie Jaya dan Bireuen, sedangkan Wilayah 3 mencakup Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.
Selanjutnya, infrastruktur yang telah ditangani akan memasuki masa pemeliharaan dan pengoperasian untuk memastikan fungsi infrastruktur tetap terjaga.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU juga mengintegrasikan pekerjaan pembersihan dengan penanganan sarana dan prasarana kawasan. Lingkup pekerjaan mencakup pemulihan jalan lingkungan, perbaikan dan fungsionalisasi drainase, serta penataan kawasan permukiman.
Langkah tersebut penting untuk mengembalikan aksesibilitas warga sekaligus memastikan sistem drainase lingkungan dapat berfungsi dengan baik.
Melalui percepatan penanganan ini, Kementerian PU berkomitmen mendukung pemulihan kawasan permukiman pascabencana di Provinsi Aceh. Tidak hanya mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kembali lingkungan tempat tinggal yang bersih, tertata, dan layak secara berkelanjutan.
