Jakarta, TopBusiness – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, Kementerian PU juga terus mempercepat normalisasi sungai dan muara untuk mengembalikan kapasitas tampung aliran air serta mengurangi risiko luapan saat hujan.
Hal ini disampaikan Menteri Dody dalam InfraTalks yang bertajuk Kesiapsiagaan Infrastruktur Menghadapi Akhir Tahun – Progres Penanganan Bencana, Mitigasi Risiko, dan Persiapan Nataru 2026/2027 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Kami telah menyiapkan tim siaga dan menginstruksikan seluruh balai, Kasatker, serta PPK untuk selalu standby, terutama saat memasuki musim hujan secara menyeluruh. Khusus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fokus kesiapsiagaan diarahkan pada penanganan banjir dan longsor,” kata Menteri Dody.
Selain kesiapan personel, Menteri Dody juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan. Untuk itu, percepatan normalisasi sungai dan muara menjadi salah satu prioritas penanganan Kementerian PU.
Bahkan, dalam rapat kabinet terbatas bersama Presiden, Menteri Dody telah meminta dukungan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan agar dapat turut mengerahkan personel untuk mempercepat pekerjaan normalisasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekaligus Kepala Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang PU, Adenan Rasyid mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh unit kerja di seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan melalui empat langkah utama.
Pertama, mengaktifkan kembali posko-posko kesiapsiagaan di setiap balai dan satuan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan di lokasi-lokasi rawan bencana. Kedua, melakukan pemetaan daerah rawan bencana serta pemantauan dan inspeksi infrastruktur secara proaktif. Ketiga, memastikan ketersediaan seluruh peralatan dan sumber daya pendukung dalam jumlah yang memadai dan siap pakai di titik-titik rawan yang telah diidentifikasi.
Keempat, melakukan pemantauan perkembangan cuaca secara berkala melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan periode Nataru.
Adenan menambahkan, khusus untuk wilayah Sumatera, penanganan diarahkan tidak hanya pada pemulihan infrastruktur yang terdampak, tetapi juga memastikan seluruh fungsi infrastruktur tetap berjalan. Konektivitas jalan harus dipertahankan agar jalur evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak terhambat.
“Prinsip utama seluruh jajaran Kementerian PU adalah memastikan seluruh infrastruktur tetap fungsional, konektivitas jalan harus tetap terbuka agar jalur evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan berjalan lancar, serta konektivitas aliran sungai harus terjaga dari sumbatan sedimentasi maupun material kayu yang dapat memicu luapan sungai kembali,” terang Adenan.
Ribuan Alat Berat, Personel, hingga Posko Disiagakan
Di sisi lain, kesiapan jalan nasional menghadapi musim hujan dan daerah rawan bencana, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah memetakan titik rawan kebencanaan yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu 474 titik rawan banjir, 569 titik rawan tanah longsor, dan 4 titik rawan banjir air laut pasang (rob).
Untuk mengantisipasi hal tersebut selama periode Nataru, jajaran Ditjen Bina Marga di lapangan akan mendirikan sebanyak 396 posko siaga yang dilengkapi dengan penyiapan Disaster Relief Unit (DRU).
“Total terdapat sekitar 2.506 unit peralatan dan material, meliputi alat berat serta bahan-bahan penanganan darurat banjir, yang siap dikerahkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana di ruas jalan nasional agar proses perbaikan dapat langsung dilaksanakan,” ujar Plt. Direktur Preservasi, Ditjen Bina Marga, Javid Hurriyanto.
Dari sisi kesiapan sumber daya air, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) telah menyiapkan berbagai peralatan operasional dan material penanganan darurat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk kesiapan tersebut adalah penyiagaan 2.467 unit alat berat dan peralatan pendukung yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Selain peralatan, Kementerian PU juga menyiapkan persediaan bahan banjiran sebanyak 281.508 buah, serta berbagai material pengamanan lainnya. Dari aspek sumber daya manusia, Ditjen SDA turut menyiagakan 2.657 personel yang tersebar pada 87 posko di 38 BBWS/BWS. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan walkthrough atau penelusuran sungai-sungai prioritas.
