Jakarta, BusinessNews Jakarta – Lembaga kajian ekonomi Institute of Development Economic and Finance (INDEF) menyayangkan kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate akhir pekan lalu menjadi 5,25 persen.
Langkah BI itu dilakukan untuk menahan laju nilai tukar rupiah yang tak terdepresiasi kian dalam. Namun sayangnya, kebijakan itu dianggap bakal mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Tentu saja implikasi dari upaya BI melakukan stabilisasi melalui penaikan bunga acuan itu akan ‘mengganggu’ target pertumbuhan ekonomi,” ungkap Direktur INDEF, Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (3/7/2018).
Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan itu hanya sebagai obat sementara atas volatilitas Rupiah yang sudah di luar batas ini. Dan dampaknya juga belum tentu efektif menghentikan pelemahan rupiah.
“Makanya, BI dan Pemerintah tidak boleh lengah. Setelah kenaikan bunga acuan ini, harus ada kebijakan yang langsung mengarah pada perbaikan fundamental ekonomi, terutama sektor riil dan perbaikan transaksi berjalan,” tandas dia.
Selain itu, kata Enny, kenaikan bunga acuan juga akan membuat pasar surat utang (obligasi) diminati. Namun sayangnya, jika tak ditahan ‘obral’ obligasi di tengah situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini dapat berakibat pada pengetatan likuiditas yang berlebihan, sehingga kebijakan mengalami ‘overdosis’.
Dia juga mengingatkan, dengan memperhatikan efektivitas utang pemerintah yang tumpul dalam mengakselerasi ekonomi, maka situasi kenaikan bunga acuan saat ini tidak boleh menjadi ‘windfall’ bagi pemerintah untuk memacu utang.
“Pasalnya, jika agresifitas pemerintah dalam perburuan pendanaan melalui utang meningkat, dikhawatirkan ‘perang bunga’ akibat berkurangnya likuiditas tidak terhindarkan,” kata dia.
Lebih jauh terkait dengan transaksi berjalan yang masih defisit ini, kata dia, jangan sampai terus dibiarkan oleh pemerintah. Karena biang keladi depresiasi rupiah saat ini sebenarnya adalah faktor fundamental ekonomi yang rentan dari gejolak eksternal.
“Salah satu sumber ‘penyakit’ loyonya Rupiah adalah defisit transaksi berjalan. Makanya, harus ada upaya sangat serius dari pemerintah untuk dapat mengakhiri defisit ini,” ujar Enny.
Sehingga caranya, kata dia, jika upaya menggenjot ekspor masih sulit dilakukan, maka konsekuensinya pemerintah harus sekuat tenaga mengurangi impor dan mensubstitusinya dengan produk domestik.
“Untuk itu, kondisi saat ini harus menjadi momentum bangkitnya ekonomi domestik. Karena rupiah yang semakin melemah membuat barang-barang impor (maupun yang berkonten impor) akan semakin mahal,” kata dia.