Jakarta, BusinessNews Indonesia – Menghadapi tahun politik pada 2019 dan tekanan eksternal akibat melemahnya rupiah saat ini, perekonomian Indonesia diprediksi masih cukup stabil. Indonesia tidak akan jatuh ke jurang krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1965 dan 1998.
“Ekonomi kita saat ini menghadapi masalah memang iya, tapi masih sangat jauh untuk dikatakan masuk kategori krisis,” ujar ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono dalam paparannya di acara diskusi bertema “An Update on Investment, Business, and Political Landscape” di main hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Pada tahun 1965, gejolak politik yang terjadi menjelang kejatuhan Presiden Soekarno ditandai adanya hiperinflasi yang mencapai 650% dan adanya kerusuhan. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada 1998 saat Presiden Soeharto dijatuhkan.
“Tahun 1998 inflasi mencapai 78%, dan pertumbuhan ekonomi minus 13% . Sekarang ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%,” kata Toni dalam acara diskusi yang dihelat dalam rangka perayaan hari jadi Crowe Indonesia ke-15.
Permasalah utama ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya lebih banyak karena faktor eksternal yang membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Perang dagang antar kekuatan ekonomi dunia juga berimbas pada ekonomi Indonesia.
Membaiknya perekonomian Amerika Serikat membuat banyak banyak modal asing keluar dari negara-negara emerging market seperti Indonesia. Terlebih, Bank Sentral AS (The Fed) diprediksi akan menaikkan kembali suku bunga hingga 3,25%.
“Ekonomi AS berdasar data terakhir tumbuh 2,9%, tingkat inflasi berada di 2,8%. Membaiknya ekonomi AS ini tidak lepas dari kebijakan Trump yang melakukan pemotongan pajak. Tapi saya kira kebijakan ini tidak bisa jangka panjang karena akan mempengaruhi APBN AS,” tutur Tony.
Dia juga menyoroti soal keterlambatan Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed yang membuat kenaikan BI Rate tidak cukup ampuh menahan pelemahan rupiah. MenurutTony, era suku bunga rendah sekarang sudah tidak lagi menguntungkan bagi Indonesia di tengah tekanan global.
“Harus dicari titik normalnya suku bunga itu berapa? Bisa dilihat dari tingkat inflasi ditambah margin dan risiko. Apakah (BI rate) itu di 5% atau 5,5%, belum tahu titip normalnya di mana,” kata Tony.
Tony juga menyoroti soal capital inflow di Indonesia yang kebanyakan masuk di investasi portofolio yang sifatnya jangka pendek. Kondisi itu sangat rawan bagi Indonesia yang menganut sistem devisa bebas.
“Perlu didorong agar aliran modal masuk itu yang sifatnya jangka panjang atau FDI (investasi langsung). Selain itu, pemerintah perlu mendorong diversifikasi produk ekspor, karena selama ini kan banyak bertumpu pada komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia,” tutur dia.