Jakarta, TopBusiness – Di tengah penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah sebelumnya terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah tetap menggelar pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali.
Sikap ini dikritik banyak pihak karena dianggap tetap melakukan pemborosan anggaran di tengah kondisi negara yang masih berduka itu. Maklum saja pemerintah nyaris menggelontorkan Rp1 triliun untuk acara itu.
Namun begitu, kondisi itu langsung disangkal oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Menkeu, ajang pertemuan para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral seluruh dunia di Bali saat ini tetap memberi perhatian yang besar terhadap situasi dalam negeri Indonesia.
”Meskipun kami menjadi tuan rumah dari pertemuan tahunan ini, kami dari pemerintah pusat terus memberikan perhatian yang sangat penuh bagi seluruh daerah terdampak (gempa), baik di Lombok maupun di Palu,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Senin (8/10/2018).
Pernyataan Menkeu itu dijelaskannya pada kegiatan Solidarity for Lombok hari ini, Senin (08/10) yang dihadiri Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Managing Director IMF, Christine Lagarde.
“Kami akan terus melakukan proses-proses pemulihan,” tandas mantan Direktur Bank Dunia itu.
Menurutnya, sampai saat ini pemerintah pusat telah mencairkan dana hingga Rp2,1 triliun untuk bencana Lombok, NTB dalam rangka kedaruratan dan bantuan perumahan.
“Dana sebesar itu untuk penanganan rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta, dan rumah rusak ringan Rp10 juta,” katanya.
Dalam kunjungan kali ini, dilakukan penyerahan bantuan untuk Lombok. BI menyerahkan bantuan rehabilitasi bangunan dan sarana-prasarana kepada 5 masjid dan 2 sekolah di wilayah Lombok Barat, Lombok Utara dan Mataram.
Luhut menyerahkan sumbangan penanggulangan bencana dan baju seragam untuk dua sekolah dasar di Lombok. Sedang pihak IMF menyerahkan bantuan dari manajemen dan staf IMF yang ingin ikut meringankan beban masyarakat Lombok.
Sebelumnya, pegawai Kemenkeu juga melakukan aksi solidaritas untuk korban gempa Lombok sebesar Rp1 miliar pada awal September 2018 lalu.
Lagarde menambahkan, tiga tahun lalu saat Indonesia terpilih dari 10 negara terbaik yang bisa menyelenggarakan Annuak Meeting IMF-WBG 2018, pihaknya tidak tahu terkait bencana di Indonesia.
“Bahwa Gunung Agung akan mengalami turbulensi, kita juga tidak tahu bahwa akan ada gempa bumi di Lombok, dan kita juga tidak pernah tahu bahwa akan ada gempa bumi dan tsunami di Sulawesi,” tegas dia.
Lagarde juga mengatakan, setelah ia melihat langsung keadaan di Lombok dan Palu, dia akan meminta uluran tangan seluruh peserta pertemuan.
“Dengan telah melihat secara langsung keadaan di Lombok dan Palu, kami akan meminta kepada seluruh peserta pertemuan ini untuk bisa mengulurkan tangan dan berbagi kedermawanan mereka,” katanya berjanji.
Penulis: Tomy