TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

Ini Opsi Menkeu Guna Naikkan Pertumbuhan Ekonomi

Agus Haryanto
12 April 2019 | 10:56
rubrik: Ekonomi
Ini Opsi Menkeu Guna Naikkan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta TopBusiness – Ini opsi yang ditawarkan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%.

Di New York (11/04/2019), Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika Indonesia ingin pertumbuhan ekonomi di atas 5%, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik.

Menurut dia, hal ini perlu kombinasi kebijakan seperti mengurai hambatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, terkait hub seperti pelabuhan dan bandara serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0.

“Indonesia selalu dilihat sebagai negara yang prospektif namun banyak hambatan seperti infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatasi isu tersebut seperti membangun jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, terkait hub seperti pelabuhan dan bandara serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0,” katanya, di sela Spring Meeting IMF-WBG 2019 saat melakukan pertemuan dengan Pelajar Indonesia di Amerika pada Selasa, di Columbia University, New York, sebagaimana dipublikasikan web.kemenkeu.go.id.

Kedua, iklim investasi yang baik harus didukung peraturan. Pemerintah telah mensimplifikasi prosedur investasi dengan One Single Submission sehingga investor tidak perlu mendatangi berbagai Kementerian/Lembaga baik di Pusat atau Pemerintah Daerah untuk mengurus perijinan.

Ketiga, isu Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memiliki banyak tenaga kerja, namun untuk mendapatkan yang terlatih dan terdidik sangat terbatas di Indonesia. Kapasitas mereka belum optimal.

Keempat, reformasi birokrasi institusi publik yang perlu terus dilakukan termasuk area yudisial dan memperoleh kepastian hukum. Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi sejak lama, namun lembaga yudisial masih banyak yang belum melakukannya atau baru saja memulai di tahap awal.

Kelima, di bidang fiskal. Pemerintah memberikan insentif pajak dan insentif belanja. Insentif pajak contohnya tax holiday, tax allowance, exemption import, tax free import duty. Pada insentif belanja, contohnya mendorong belanja pada sektor-sektor tertentu, menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk area efisiensi produksi.

BACA JUGA:   PUPR Dorong Persaingan Usaha Sehat dan Adil di Bidang Jasa Konstruksi

Penulis : Agus H

Previous Post

9 Langkah PUPR Cegah Fraud

Next Post

Pertamina Bentuk Satgas Jelang Pemilu

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR