Jakarta, TopBusiness—Bank Indonesia akan mewujudkan secara langsung lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Hal ini disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya.
“Selain itu, lima visi SPI akan diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan kementerian, lembaga terkait, dan industri,” kata Gubernur Bank Indonesia, Pery Warjiyo, dalam keterangan pers yang dipublikasikan hari ini.
Sebagai langkah awal transformasi digital di SPI dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia telah melakukan soft launching QR Code Indonesia Standard (QRIS).
Hadirnya QRIS tersebut memungkinkan pembayaran melalui QR akan terinterkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar QR Code.
Dalam tahap awal, BI memperkenalkan QRIS untuk Merchant Presented Mode (MPM) dan akan mulai diimplementasikan pada semester II tahun 2019.
Adapun lima visi SPI tersebut adalah, pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.
Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
Ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti application programming interface/API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.
Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech and sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.
Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemprosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasa ma penyelenggara asing dengan domestik, dengan memerhatikan prinsip resiprokalitas.
Penulis: Adhito