Jakarta, TopBusiness – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian berkomitmen terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional (PSN) dan proyek prioritas. Pasalnya, bagi pemerintah, infrastruktur yang maju dan berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari kondisi ‘middle income trap’ dapat tercapai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 triliun. “Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 trilliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),” ungkap di acara seminar ‘Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024’, di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Seperti diketahui, stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (data Bank Dunia, 2012), dan ini jauh di bawah rata-rata global sebesar 70 persen PDB. Dan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah telah berupaya menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas.
Sementara secara akumulatif, tandas Darmin, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 390 triliun.
Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan, ada 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. “Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp 2.860 triliun,” jelasnya.
Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, tutur Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Jadi, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.
“Seperti dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak,” tutur dia.
Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan KPPIP.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.
Tomy