Jakarta, TopBusiness – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengharapkan agar rancangan revisi Undang-undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) memenuhi beberapa prinsip dasar.
Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam laman esdm.go.id, di Jakarta, menegaskan bahwa RUU minerba yang akan segera diproses Panitia Kerja (Panja) revisi RUU Minerba hendaknya memenuhi lima prinsip dasar, yaitu, pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumberdaya, pencegahan degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
“Agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka beberapa prinsip yang perlu menjadi dasar dalam RUU Minerba, yaitu pertumbuhan ekonomi (economic growth), ketahanan energi (energy security), tidak terjadinya kelangkaan sumberdaya (resources scarcity), pencegahan degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)”, ujar Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI Terkait Usulan Revisi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, di Jakarta, Kamis (13/2).
Selain, membahas 13 isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu, seperti penyelesaian permasalahan antar-sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit batubara, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan, luas wilayah perizinan pertambangan, jangka waktu IUP/IUPK dan mengakomodir putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Selanjutnya, ada penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda, diikuti penguatan peran BUMN, kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK, izin usaha pertambangan rakyat dan tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional.