Jakarta, TopBusiness – Presiden Jokowi terus mengingatkan seluruh pengambil kebijakan, bisa merespons cepat dalam situasi ekonomi yang terus tertekan akibat pandemi Covid-19.
Perekonomian nasional memang terus mengalami tekanan akibat virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 4,3 persen. Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi masih positif tapi anjlok ke level 2,9 persen. Itu merupakan penurunan ekonomi terburuk selama 20 tahun.
Jokowi meminta roda ekonomi digenjot agar pertumbuhan di kuartal III 2020 tidak minus. Dia menyebut kuncinya ada di tiga bulan ke depan, mulai Juli, Agustus, dan September agar ekonomi nasional selamat dari bayang resesi.
Di hadapan para Gubernur se-Indonesia pekan lalu, Jokowi mengatakan kunci tiga bulan ini harus dimanfaatkan dengan belanja pemerintah daerah. Apalagi, pemda memiliki dana yang tertahan di bank hingga Rp 170 triliun.
“Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (20/7/2020).
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta para Gubernur mengatur apa yang disebutnya rem dan gas dalam belanja Pemerintah Daerah. Hal tersebut harus diatur dan jangan sampai tidak terkendali.
Menurut dia, belanja daerah akan menaikkan konsumsi domestik atau rumah tangga yang di kuartal kedua ini turun. Ia juga mengingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun dan harusnya bisa segera diserap.
“Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen, semuanya kelihatan sekarang. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyebutkan persentase realisasi belanja Pemda berdasarkan APBD masing-masing Provinsi. DKI Jakarta ada di urutan paling atas yang realisasi belanja APBD-nya paling tinggi, sementara Sumatera Selatan realisasi belanja APBD-nya paling rendah.
Realisasi belanja Pemprov Sumatera Selatan baru 1,4 persen per Juli 2020. Begitu pun Kalimatan Barat yang baru 5,5 persen dan Papua 4,8 persen. Jokowi mengatakan masih ada lelang Rp 15 triliun.
“Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri,” tegasnya.
Belanja daerah menjadi kunci Jokowi agar konsumsi rumah tangga naik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sebab jika mengandalkan investasi di kuartal III 2020 tidak akan bisa karena pergerakannya minus.
“Kredit perbankan yang dulu bisa tumbuh 12 persen, 13 persen, 8 persen, jangan berharap lagi dari sana. Sekali lagi, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, saya berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat,” ucapnya.