Jakarta, TopBusiness – Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau biasa disebut Airnav Indonesia menetapkan biaya pegawai merupakan yang tertinggi. Itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan integritas air traffic controller (ATC) sebagai bagian dari penegakan praktik governance, risk and compliance (GRC), sekaligus mengutamakan keselamatan.
Saat sesi pendalaman materi atau tanya-jawab, Direktur Keuangan AirNav Indonesia, Hendroyono, dihadapan dewan juri TOP GRC Awards 2020 melalui aplikasi zoom meeting di Jakarta, hari ini, mengatakan bahwa pihaknya dalam menjalankan roda bisnis layanan terhadap sejumlah maskapai penerbangan berbekal dari kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. “Jadi kami tidak terima aliran dana APBN sama sekali. Jadi langsung dari usaha, sebagaimana kami sampaikan bahwa pendapatan dari airlines dalam melayani jasa navigasi penerbangan,” ujarnya.
Diakuinya, sebagian besar biaya yang harus dikeluarkan adalah untuk mengoptimalkan kemampuan SDM dalam rangka mengedepankan keselamatan penerbangan itu sendiri. Sekaligus, dalam rangka menciptakan nilai GRC.
“Jadi, kalau kita melihat dari biaya operasional itu cost structure yang paling tinggi adalah pegawai. Jadi 65-70 persen adalah pegawai, karena kami ‘kan memberikan jasa untuk melayani navigasi, sehingga dibutuhkan ATC-ATC dan alat-alat yang dibeli,” ungkapnya.
Lalu dia juga menyinggung soal investasi yang mesti dikeluarkan, maka hal tersebut harus dipastikan dapat berjalan dengan baik. “Untuk investasi yang belum selesai, apalagi proyek-proyek kita adalah turn-key. Dalam arti, kalau seandainya kita investasikan belum sesuai dan berjalan dengan baik, kita belum bayar dulu. Jadi proyek turn-key itu adalah betul-betul proyek itu sudah dapat dipastikan berjalan dengan baik, sebab ini masalah safety. Jadi, misalnya, kita investasi untuk peralatan navigasi. Kalau sudah dipasang kemudian sudah kita proper possioning. Istilahnya dapat dimanfaatkan dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Kalau itu bekerja dengan baik, alat itu akan kita bayar pada vendornya. Itu dalam perjanjian seperti itu,” paparnya.
Hingga akhir tahun 2019, perusahaan mempunyai laba komprehensif naik 29,1 persen dari Rp 388,46 miliar di 2018 menjadi Rp 501,36 miliar. Sementara jumlah aset naik 8,7 persen dari Rp 5,625 triliun (2018) menjadi Rp 6,115 triliun (2019).
Pendapatan usaha naik 5,4 persen menjadi Rp 3,452 triliun (2019) dari Rp 3,275 triliun (2018). Selanjutnya, kas dan setara kas naik 11,4 persen dari Rp 2,569 triliun (2018) menjadi Rp 2,860 triliun (2019).
Terkait dengan investasi itu sendiri, menurut Hendroyono, pihaknya bekerja sama dengan pihak Kementerian Perhubungan. Itu dimaksudkan agar program yang dilaksanakan AirNav Indonesia selaras. “Investasi, kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Untuk operasional organisasi, kita harus disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kita program-program yang inline dengan Kementerian Perhubungan untuk investasi. Jadi kita tidak bisa pisah sendiri. Investasi AirNav Indonesia akan naik ke Kementerian Perhubungan untuk dimintakan persetujuan. Sebelum itu kami bahas secara teknis,” jelas dia.