Jakarta, TopBusiness – Perusahaan konsultan manajemen global, Kearney, mengeluarkan laporan yang bertajuk Transforming Indonesia’s e-goverment Lanscape.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa total belanja pemerintah Indonesia (RI) untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp 21 triliun pada 2020 dan diperkirakan mencapai Rp 46 triliun tahun 2030, atau setara dengan 0,13% dari produk domestik bruto (PDB).
Walaupun sudah lumayan, nilai investasi pemerintah Indonesia di bidang TIK tersebut masih jauh lebih rendah dari rata-rata investasi dari PDB di negara-negara acuan (benchmark) yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya, yakni 0,5% .
Partner di Kearney Tomoo Sato mengatakan, layanan digital pemerintah yang efisien, transparan, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publiknya dan mencapai cita-citanya menjadi negara dengan tingkat ekonomi global.
“Untuk mencapai visinya menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di dunia tahun 2045, pemerintah Indonesia membutuhkan investasi TIK yang signifikan untuk mempercepat platform One (Satu) Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik,” ujar Sato, dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip, Jumat (26/8/2022).
Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, Indonesia dapat menggunakan opsi pendanaan inovatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur komputasi awan (cloud) pemerintah yang terpusat, menciptakan ekosistem digital yang kuat, dan membantu pemerintah memungkinkan berbagi data antarkementerian.
“Pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur TI. Indonesia juga dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional,” tambah Konsultan Kearney, Alvin Suadarna.
Misalnya, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, salah satu provinsi termiskin Tiongkok di bagian barat daya, memperoleh bantuan dari Bank Dunia tahun 2018 untuk membiayai platform bertenaga data besar (big data) untuk memantau dan mengevaluasi kesejahteraan warga.
Pemerintah Guangdong juga bermitra dengan perusahaan teknologi dan perusahaan telekomunikasi Tencent, China Mobile, dan China Unicom, untuk memberikan 800 layanan e-government melalui aplikasi mini. Pemerintahan elektronik (e-government), atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan bagi warganya.
Menurut Kearney, menyiapkan komite khusus e-government juga sangat penting untuk mengamankan pendanaan TIK yang signifikan, memfasilitasi kolaborasi lintas kementerian, dan memastikan layanan e-government dapat ditegakkan.
Korea Selatan pun menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik sambil memastikan desain dan pengiriman layanan digital yang bagus.
Pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga penting untuk mengelola urusan e-government. Misalnya, Singapura menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital, yakni Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi serta GovTech untuk implementasi e-government.
Presiden Direktur dan Partner Kearney Shirley Santoso pun memberikan rekomendasi, di Indonesia, komite pemerintah yang berdedikasi harus didukung oleh pejabat tinggi di bawah presiden dan bertindak sebagai pejabat eksekutif untuk memastikan bahwa semua kementerian dapat melakukan bagiannya dalam mengelola layanan pemerintah digital. “Selanjutnya, pembentukan komite khusus harus diikuti oleh kebijakan yang relevan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan tanda tangan digital,” tutur Shirley Santoso.