Jakarta, TopBusiness – Hingga Desember 2022, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit senilai Rp 464,3 triliun atau setara dengan 2,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, untuk pendapatan negara tercatat Rp 2.626,4 triliun atau tumbuh 30,6 persen secara tahun ke tahun (year-on-year/yoy).
Bila dirinci lebih lanjut kontribusinya berasal dari penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun, kepabeanan dan cukai mencapai Rp317,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp588,3 triliun, serta hibah sebanyak Rp3,5 triliun.
Sementara, untuk realisasi belanja negara hingga akhir Desember 2022 tercatat senilai Rp3.090,8 triliun.
Angka tersebut terdiri dari belanja Pemerintah pusat (BPP) Rp2.274,5 triliun, dan Transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp816,2 triliun.
“Belanja negara dioptimalkan 99,5 persen pagu untuk pencapaian sarana pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber, ” ucap Sri Mulyani dalam paparan APBN KITA yang dikutip Rabu (4/1/2023).
Sri Mulyani juga mengatakan, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dimanfaatkan untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat.
Kemudian, belanja non K/L utamanya untuk subsidi dan kompensasi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli dan transfer ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.
“Defisit dan keseimbangan primer gurun signifikan mendekati level sebelum pandemi, disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien,” pungkas Sri Mulyani.