Jakarta, TopBusiness – Sepanjang 2022 lalu, PT BPR Bank Jombang (Perseroda) atau Bank Jombang milik Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus mencatatkan kinerja positif. Kinerjanya melebihi target dan bahkan berhasil menorehkan performa lebih baik dari tahun sebelumnya.
Baik dari sisi kinerja keuangan dan bisnis maupun rasio-rasio Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lainnya. Dan yang lebih hebatnya lagi fungsi intermediasi perbankan sukses dijalankannya dengan baik, yakni kredit yang diberikan BPR satu ini mencatatkan pertumbuhan 26,61% di tahun 2022 dibanding tahun 2021 lalu.
Performa apik ini memang tak lepas dari sederet inovasi yang diusung oleh Bank Jombang, salah satunya kredit fintech. Sepanjang tahun lalu, kredit fintech ini melalui mitra platform fintech telah tersalurkan mencapai Rp61 miliar. Angka ini dinilai luar biasa bagi bank di level BPR. Dan dinilai inovasi yang kreatif dilakukan oleh Bank Jombang ini.
Kondisi ini terkuak saat Bank Jombang mengikuti proses penjurian TOP BUMD Awards 2023 yang digelar Majalah TopBusiness. Bank Jombang sendiri menjadi peserta pertama dan ternyata langsung menuai pujian dari para Dewan Juri yang melakukan proses penjurian secara daring itu. Dalam proses penjurian itu, Bank Jombang diwakili oleh Direktur Kepatuhan Bank Jombang, Suhariani, SE dan didampingi Nikmatul Izza sebagai Kabag SKAI, dan Kasubbag lainnya.
Menurut Suhariani, SE adanya peningkatan laju kredit tersebut terjadi lantaran ditopang oleh beberapa segmen kredit yang mengalami pertumbuhan penyaluran produk kredit terbesar.
Beberapa segmen itu antara lain seperti kredit fintech yang melalui mitra platform fintech tadi yakni sebesar Rp61 miliar. Lalu ada juga kredit sindikasi dengan BPR Mitra sebesar Rp38 miliar, selanjutnya kredit umum PLK kepada BPR-BPR lain yang sebesar Rp11 miliar, serta terakhir telah dilakukannya kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk kredit KPR Gampang.
Untuk kredit fintech ini, bahkan memiliki rasio kredit macetnya (non performing loan/NPL) yang rendah. Apalagi total NPL net Bank Jombang juga sangat rendah di level 2,39%.
“Salah satu keunggulan soal kredit fintech itu memiliki NPL yang lebih rendah. Apalagi memang proses kreditnya dan analisanya juga dengan cepat dan komprehensif, apalagi sudah mengembangkan teknologi. Serta sudah menggandeng Prefindo Biro Kedit untuk menganalisa risiko kreditnya,” tutur Suhariani itu.
Kendati kredit fintech ini angkanya sudah terus melonjak, dan sudah menggandeng 15 perusahan fintech peer to per lending (P2P Lending), namun begitu porsinya sendiri masih relatif tak terlalu besar. Artinya, sumber-sumber kredit lainnya tetap menjadi andalan. Tercatat, hingga akhir tahun lalu, Bank Jombang sudah berhasil menyalurkan kredit Rp529,55 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya di angka Rp418,26 miliar.
“Kredit fintech ini hanya sebesar 15% dari total kredit yang disalurkan Bank Jombang. Namun begitu, kami hanya menyalurkan kredit fintech ini untuk sector produktif dan bukan ke sector konsumtif. Tapi ya itu tadi, Bank Jombang tetap hati-hati dalam menyalurkan kredit fintech ini,” ujar dia.
Adanya plaftform fintech ini juga telah mendorong pertumbuhan deposito atau secara langsung telah mendongkrak kinerja himpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Peningkatan deposito tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada deposito DPK dari penempatan deposito cepat melalui platform fintech dan penempatan deposito dari simpanan bank lain yang meningkat cukup banyak dari tahun sebelumnya.
“Untuk deposito sendiri telah meningkat 44,29% dari Rp136,84 miliar menjadi Rp197,45 miliar. Ini tentu pencapaian yang positif di tengah tabungan yang mengalami penurunan. Dan penurunan tabungan terjadi juga karena adanya penurunan saldo mengendap Tabungan Simpati-Go untuk rekening desa yang lebih rendah dari perkiraan target,” ungkap dia.
Selanjutnya, kata dia, adanya kredit multiguna haji atau kredit sarana ibadah. Kredit ini fokusnya ke beberapa nasabah yang membutuhkan dana cepat, misalnya untuk keperluan ibadah haji atau umorh. Produk kredit ini seolah selaras dengan kondisi di Kabupaten Jombang yang memang terkenal dengan Kota Santri yang berbarti mayoritas beragama Islam. “Dan memang produk ini banyak diserap oleh masyarakat Islam,” katanya.
Incar Aset Rp1 T
Kinerja positif Bank Jombang lainnya, selain raihan pengucuran kredit dan deposito juga ditopang oleh kinerja bisnis yakni Bank Jombang ini memiliki jaringan kantor yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Jombang yakni memiliki 21 kecamatan.
Selain itu, dalam pelayanan terhadap nasabahnya, Bank Jombang terus meningkatkan pelayanan nasabah melalui layanan berbasis teknologi informasi (TI) yang telah mendapatkan izin dari regulator seperti ATM Cardless dan Mobile Banking.
Untuk IT sendiri, Bank Jombang sudah melakukan perbaikan sistem seperti adanya layanan Jombang Kita Pay dengan QRIS, Aplikasi Labbaikaa dan Aplikasi Memo Online.
Layanan Jombang Kita Pay menjadi layanan e-Wallet yang dapat memudahkan masyarakat Jombang untuk Smart City. Lalu aplikasi Labbaikaa dapat memudahkan siapapun untuk melakukan pengajuan kredit sarana ibadah ataupun pembukaan tabungan haji dimanapun berada, serta aplikasi Memo Online dapat memudahkan pejabat untuk memberikan eksekusi atas berbagai kegiatan Operasional meskipun tidak berada di kantor secara online, sehingga dapat memberikan keputusan yang lebih cepat.
“Selanjutnya, yang sangat membanggakan kami juga tentu saja kami sedang mengincar asset Rp1 triliun, makanya kami mencetuskan Bank Jombang Goes to 1 Triliun yang akan di usahakan dengan program Bank Jombang Road to Jatim memalui Kredit Sindikasi dan Kredit Sarana Ibadah,” kata dia.
Saat ini, asset bank Jombang sudah mencapai Rp816,93 miliar tinggal tak lama lagi menembus Rp1 triliun. Angka tersebut berarti meningkat tajam 34,21% dari ahun 2021 yang di angka Rp608,71 miliar. Dengan capaian laba sebelum pajak yang juga meningkat dari Rp9,64 miliar dari sebelumnya Rp7,65 miliar atau meningkat 26,10%.
“Meski laba sebelum pajak bank Jombang meningkat tajam 26,10%, tapi proporsi orientasi usaha Bank Jombang adalah untuk laba hanya 30% sedangkan layanan public atau social di posisi 70%,” ujar Suhariani.