Jakarta, TopBusiness – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka Pembahasan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa, Rabu (29/03) di Kementerian PPN/ Bappenas Jakarta.
Menteri Basuki mengatakan, pada sasaran Prioritas Nasional (PN) yang akan dicapai pada tahun 2024, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan melalui 24 Major Project (MP) dengan 827 kegiatan, dengan total biaya Rp77,34 Triliun. Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) serta program percepatan pembangunan wilayah yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.
“Dalam penyelesaian PSN, Kementerian PUPR tengah melaksanakan pembangunan 9 bendungan, kemudian pembangunan dan rehabilitasi 5 jaringan irigasi, pembangunan 5 jalan tol, 4 SPAM, serta tanggul laut di DKI Jakarta,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya kepada Top Business.
PSN yang tengah dalam proses penyelesaian oleh Kementerian PUPR antara lain bendungan Manikin, Way Apu, Bulango Ulu, Meninting, Rukoh, Leuwikeris, Lausimeme, Sidan dan Jlantah. Lalu, pembangunan jaringan irigasi DI. Lhok Guci, DI. Jambo Aye Kanan, DI. Lematang, DI. Baliase, dan DI. Gumbasa. Selanjutnya, pembangunan jalan tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda), jalan tol Kayu Agung – Betung, Sigli – Banda Aceh, akses pelabuhan Patimban, dan jalan tol Pasuruan – Probolinggo. Serta, SPAM Semarang Barat, Jatiluhur, Wasusokas, dan Benteng Kobema.
Di samping itu, Kementerian PUPR juga melakukan dukungan dalam beberapa Program Percepatan Pembangunan Wilayah seperti misalnya yang mengacu pada Perpres 79/2019. “Kegiatan yang selesai pada 2023 antara lain Peningkatan Jalan Pringsurat-Secang-Bts. Yogya, Rehabilitasi Waduk Penjalin dan Malahayu, Kab. Brebes, Revitalisasi Rowo Jombor, Kab. Klaten. Sementara kegiatan yang selesai tahun 2024 yakni Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, Kab. Blora,” jelas Menteri Basuki.
Terkait Perpres 80/2019, kegiatan yang selesai pada 2023 antara lain Pelebaran jalan Lawean-Sukapura, Pembangunan Jalan Lingkar Tuban dan Pembangunan Tanggul, Pembangunan Sistem Distribusi SPAM Regional Umbulan dan Normalisasi Sungai Jeroan. Kemudian, terkait Perpres 87/2021, kegiatan yang selesai pada 2023 antara lain Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6), Pembangunan Breakwater Pantai Timur Pangandaran dan Pengendalian Banjir Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat yakni Normalisasi Sungai Cibolerang, Revitalisasi Situ Cijawura dan Cimaneuh.
Mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), progres hingga saat ini sampai pada penyiapan pembangunan di IKN (Kebutuhan Pengadaan Lahan dan Kebutuhan Hunian ASN dan Hankam) dan percepatan pengadaan tanah IKN. Kemudian, terdapat beberapa skenario Skema Pembiayaan Penyediaan Perumahan di IKN.
“Pada 16.990 unit rumah untuk ASN dan Hankam hingga Januari 2023 yaitu 2.585 unit diusulkan dibangun menggunakan APBN dengan estimasi biaya sebesar Rp9,4 T, lalu 9.295 unit direncanakan dibangun melalui skema KPBU dengan estimasi biaya sebesar Rp35,8 T, serta 5.110 unit rusun milik perlu mengajak investasi swasta/pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp6,2T,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki berterimakasih atas dukungan Bapennas dalam membantu Kementerian PUPR dalam mencapai target-target nasional yang telah direncanakan. “Terima kasih Bapennas atas dukungannya yang menjadi guidance kami, sehingga pada 2023-2024 nanti kita akan bisa lebih banyak mendekati target-target yang telah direncanakan,” kata Menteri Basuki.
Rapat Tingkat Menteri (RTM) dalam rangka pembahasan prioritas RKP 2024 dengan Kementerian PPN/ Bappenas bertujuan untuk mengidentifikasi dan menajamkan sasaran, target, lokasi, dan rencana pendanaan prioritas pada RKP 2024. Serta, memastikan kesiapan dan pemenuhan pelaksanaan Major Project dalam mendukung ketercapaian Prioritas Nasional.
“Terima kasih Kementerian PUPR atas kerja samanya, mungkin selanjutnya kita akan berkoordinasi lagi terkait penyusunan program-program yang sangat prioritas dan akan kita selesaikan hingga 2024,” tutup Menteri PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa.