Jakarta, TopBusiness – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia dan Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.
LPS dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 serta berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
“Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS,” kata Romy Di Putra, Kepala Divisi Edukasi dan Layanan Publik LPS dalam sesi presentasi dan wawancara penjurian TOP CSR Awards 2023 yang dilakukan secara daring, Selasa (28/3/2023).
Dalam penjurian ini, Romy didampingi Anaya Pitaningtyas, Kepala Tim Kegiatan Kemasyarakatan dan Komunitas LPS.
Menurut Romy, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sampai dengan Rp 2 miliar per nasabah per bank dengan syarat 3T yaitu: Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunganya tidak melebihi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS, dan Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti kredit macet.
Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Dewan Komisioner LPS nomor 8 tahun 2008, menurut Romy, untuk menjalankan peran dan fungsinya, LPS perlu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Hal ini bertujuan untuk mendekatkan LPS kepada masyarakat dan sebagai wujud kepedulian sosial LPS kepada masyarakat,” tuturnya.
Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (KSK) atau CSR LPS berjalan dalam payung program bernama LPS Peduli Bakti Bagi Negeri. Tema Program KSK untuk tahun 2022 adalah Bakti Bagi Negeri untuk Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Era New Normal.
Pada tahun 2022, LPS masih melaksanakan kegiatan CSR dengan fokus kepada penanggulangan dan pemulihan akibat pandemi Covid-19. LPS mengadakan program sentra vaksin maupun mobile vaksin untuk mendukung program percepatan vaksinasi massal yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
“Adapun selama tahun 2022, LPS telah mengadakan sebanyak enam kali program vaksin Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penerima vaksin sebanyak 4.532 orang,” kata Romy.
Selain sentra vaksin dan mobile vaksin, LPS juga menginisiasi bantuan pendidikan ke beberapa sekolah dan yayasan. Adapun bentuk bantuannya adalah beasiswa, bantuan penunjang pendidikan serta dukungan penelitian. Khusus untuk beasiswa, tahun ini LPS tak hanya memberikan kepada pihak luar, namun juga kepada anak-anak dari pegawai alih daya di LPS.
“Sementara untuk bantuan penunjang pendidikan, disalurkan tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat LPS memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah-sekolah diantaranya di provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat,” kata Romy.
Terakhir LPS memberikan dukungan penelitian bagi Institut Pertanian Bogor (IPB). Totalnya adalah tujuh kali kegiatan Beasiswa, Pendidikan, Penelitian dan Peralatan Sekolah. Di adakan di empat Provinsi dan lima kota, dengan jumlah penerima bantuan adalah 420 orang
Tak hanya dalam bidang kesehatan dan pendidikan, LPS juga memberikan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya ada di provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta Bali.
” Kegiatan diadakan sebanyak empat kali, berlangsung di tiga provinsi dan tiga kota. Adapun jumlah penerima manfaatnya adalah 275 orang,” ujar Romy.
Di akhir tahun 2022, LPS juga turut berpartisipasi dalam dukungan bagi kegiatan G20 di Indonesia. LPS memberikan bantuan berupa perbaikan bagi sarana infrastruktur di Pura Sakenan, Bali serta Masjid Asyuhada, Bali. Tak lupa, LPS juga memberikan bantuan uang tunai bagi pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
“Diharapkan dana tersebut digunakan untuk bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Cianjur,” kata Romy.
Lima Stakeholders Utama
Romy menjelaskan bahwa target penerima Program KSK LPS secara umum ada lima stakeholders utama. Pertama adalah Perbankan baik bank umum maupun BPR- BPRS. “Kami bekerja sama dengan bank umum dan BPR-BPRS, sehingga dalam kondisi Pandemi Covid kemarin kami tetap bisa dekat dengan masyarakat,” ucap dia.
Ada tiga hal utama yang dilakukan LPS bersama stakeholder perbankan ini, yakni Kegiatan layanan kesehatan gratis. “Kami bersama bank-bank umum dan BPR-BPRS masuk ke lingkungan-lingkungan di mana perbankan itu berada. Kami membantu layanan kesehatan gratis, vaksin sekaligus juga mengenalkan peran bank kepada masyarakat, dan adanya penjaminan LPS sehingga masyarakat tidak takut untuk menabung di bank,” tutur Romy.
Program lainnya adalah peningkatan pendidikan di sekitar perbankan, serta pelatihan dan pengembangan UMKM, serta kegiatan tanggap bencana.
Stakeholder kedua yang juga menjadi target program CSR adalah masyarakat umum. Bentuk CSR yang dilakukan LPS adalah bantuan tanggap bencana berupa Sembako. Misalnya yang sudah dilakukan adalah bantuan di Lombok, korban banjir di Kalimantang, Bengkulu, dan yang terbaru adalah membantu korban gempa Cianjur.
“Kami dari tahun 2019 hingga 2022 memberikan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu yang ada di daerah-daerah, baik yang kami hadir langsung maupun berpartisipasi hadir bersama mitra strategis kami,” tutur Romy.
Bantuan lainnya dalam bentuk layanan kesehatan, ambulan gratis, pemeriksaan dokter, bantuan gizi, obat-obatan, vaksin dan sebagainya. Ada pula bantuan pendidikan dan bantuan kegiatan keagamaan.
Stakeholder lainnya yang juga menjadi target program KSK LPS adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ini terkait upaya LPS untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.
“Kami memandang ketika ekonomi masyarakat meningkat dan mereka punya penghasilan, ini menjadi pendorong mereka untuk dapat memenuhi harapan kami, untuk menabung di bank,” kata dia.
Bantuan yang diberikan LPS kepada UMKM secara umum adalah bantuan nontunai, berupa pelatihan keterampilan, bantuan peralatan, bantuan softskill, serta bantuan pelatihan digital.
Stakeholder keempat yang menjadi target program KSK LPS adalah Pemerintah. LPS secara umum bergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Indonesia bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan kementerian terkait lainnya.
“Kami juga membantu program-program nasional yang dilaksanakan pemerintah. Dalam periode 2019 sampai 2022, terfokus pada kegiatan penanganan covid-19, pemberdayaan kembali masyarakat, khususnya UMKM supaya bisa survive dalam program PEN (pemulihan ekonomi nasional),” ujar Romy.
Target Program KSK atau CSR LPS lainnya adalah Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Program ini terkait juga untuk pemahaman pengenai keberadaan LPS, baik melalui edukasi langsung maupun kegiatan sosial. “Lingkupnya adalah bantuan biaya pendidikan , penelitian, bantuan kegiatan kesehatan serta bantuan kegiatan keagamaan,” ujar dia.
Pada 2022, menurut Romy, ada beberapa program KSK sektor pendidikan yang dilakukan LPS, antara lain beasiswa dan bantuan peralatan sekolah sebanyak 10 kegiatan dengan jumlah peserta 696 siswa.
Romy juga menegaskan bahwa tanggung jawab LPS ke stakeholer tidak hanya dalam bentuk CSR, tapi juga edukasi. “Jadi bukan edukasi atau CSR saja, tapi keduanya bagian yang tak bisa dipisahkan,” kata dia.
LPS saat ini memiliki satu kantor pusat di Jakarta dengan sekitar 400 pegawai.