Jakarta, TopBusiness – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, ada potensi realisasi investasi di pasar keuangan dan foreign direct investment (FDI) melambat karena Indonesia memasuki tahun politik. Berkaca dari tahun politik pada 2014 dan 2019, realisasi investasi dari satu tahun sebelumnya melambat.
Untuk pasar keuangan, nilai transaksi cenderung stagnan karena investor wait and see. Sementara dari sisi FDI, investor akan mencermati langsung kondisi sosial politik dan calon pemimpin selanjutnya.
Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengaku pesimis pemerintah bisa merealisasikan investasi Rp1.400 triliun masuk ke Indonesia pada 2023 meski BKPM menyatakan investasi pada kuartal I mencapai 23%.
“Kondisi sosial dan ketidakpastian pemimpin selanjutnya menjadi faktor penting bagi investor menanamkan modal,” ujar Tauhid dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (16/6/2023).
Ia menyebut ada sejumlah keberlanjutan kebijakan yang ditunggu investor, di antaranya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kegiatan investasi industri migas, dan Undang-Undang Ciptaker.
Selain investasi, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya akan tumbuh di kisaran 4,8% hingga 5%.
Proyeksi tersebut menurun dari perkiraan pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI yang sebesar 5,1% hingga 5,7%. Pun juga lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 5,3%.
Melandainya pertumbuhan ekonomi tahun depan selain dipengaruhi tensi perekonomian global yang memburuk, juga adanya pemilihan presiden (pilpres) pada tahun depan.
“Karena tahun depan masih ada proses pilpres dan juga geopolitiknya, maka ketidakpastian usaha, akan tensi politik sangat mempengaruhi kinerja indikator makro, terutama konsumsi dan investasi,” tutur Rizal.
Selain itu, Rizal menilai lambatnya belanja pemerintah pusat dan daerah juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pola belanja ini memang bukan hal baru, karena sudah terjadi dari tahun ke tahun.
Padahal, kata Rizal, semakin cepat belanja pemerintah untuk barang publik, maka pelaku ekonomi akan merespon untuk mendapatkan nilai tambahnya. Nilai tambah yang menjaga kontinuitas dalam produksi dan kualitas produksinya sendiri.
“Selain itu, sudah dapat dipastikan mulai rencana hingga realisasi, terutama sektor industri manufaktur dan jasa. Dengan demikian, realisasi fiskal yang disiplin dan tepat waktu, sasaran dan pelaksanaannya maka akan memberikan nilai tambah yang semakin meningkat dan cepat,” jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah juga dinilai belum agresif dalam percepatan penyerapan realisasi belanja fiskal. Sehingga pola tersebut harus segera diperbaiki, karena keagresifan penyerapan realisasi belanja pemda dan pusat menjadi kunci tercapai realisasi target pertumbuhan ekonomi.