Jakarta, TopBusiness – Pemerintah menegaskan akan melanjutkan kebijakan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sektor perumahan hingga akhir 2024, meskipun dengan besaran 50 persen. Implementasi kebijakan insentif ini untuk mendukung sektor perumahan dan UMKM di tengah dinamika ekonomi global.
“Kita lakukan itu dari kuartal IV-2023 dan kita evaluasi bahwa itu hasilnya bagus dan itu berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di 2023-nya lumayan signifikan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu Kacaribu di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Seperti diketahui, pemerintah telah menerapkan insentif PPN DTP ini sebesar 100 persen hingga Juni 2024 lalu.
Diluar PPN Rumah DTP, dukungan pemerintah juga nyata untuk UMKM, terutama melalui program KUR dan memastikan dukungan bagi sektor ultra-mikro dan mikro, seperti PIP dan dana bergulir.
“Setiap tahun kita mendorong kur, sekitar Rp300 triliun yang disalurkan, subsidi bunganya sekitar Rp40 triliun. Jadi itu bisa mencapai biasanya sekitar 6-7 juta UMKM yang meminjam KUR. Dukungan APBN terhadap UMKM itu tetap kuat,” kata Febrio.
Sementara itu, ia juga mencatat bahwa meskipun suku bunga kebijakan global menurun, dampaknya seharusnya positif bagi Indonesia. Ia menambahkan bahwa investasi sektor konstruksi terlihat meningkat.
“Kalau suku bunga kebijakan turun, dampaknya harusnya positif bagi kita. Ini adalah hasil salah satunya terutama karena investasi itu didominasi oleh bangunan sekitar 70-75 persen dari investasi kita,” katanya.
Febrio optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun ada tantangan global. “Kalau kita lihat nanti sampai akhir tahun kita harapkan sisi konstruksi tumbuh cukup tinggi juga. Ini sesuai dengan ekspektasi kita dan harapannya di Q2 tetap kita bisa pertahankan,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan.
“Terkait konstruksi perumahan kita akan kita evaluasi. Kita evalausi dulu,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Sementara, untuk sektor otomotif tidak ada perubahan atau ada tambahan lain. “Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan. Jadi tidak ada kebijakan perubahan tambahan lain,” ucap Airlangga.