Jakarta- Indonesia adalah sorga bagi serangan nonmiliter, baik ekonomi, ekonomi, budaya, idiologi, dan cyber. Hal ini karena sinergi antara peran militer dan nonmiliter hingga saat ini belum terbangun, padahal ancaman nonmiliter tengah berlangsung. Ancaman tersebut misalnya, jatuhkan rezim Orde Baru melalui keruntuhan ekonomi, atau merubah UUD tanpa melalui referendum bersama.
Pada saat ini, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri telah berubah kembali seperti masa lalu, dimana negara-negara musuh pada saat ini, dapat mencapai tujuannya dengan cara-cara nonmiliter. Sayangnya hal tersebut belum dipahami sepenuhnya oleh pemerintah, sebab energinya lebih banyak dihabiskan pada masalah pilkada daripada membahas ancaman nonmiliter yang tengah berlangsung. Seharusnya pemerintah menyalurkan energinya kepada ancaman nonmiliter ini.
Memahami adanya problematika yang sangat krusial tersebut, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) bersama Aliansi Kebangsaan dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) berniat menyelenggarakan Diskusi Panel Serial (DPS) selama kurang lebih 1,5 tahun agar setiap warga negara bersama memahami situasi yang ada, untuk bergerak bersama menjembatani problematika yang terjadi. Kebersamaan seluruh elemen anak bangsa, diharapkan akan mampu meminimalisasi dampak ATHG yang ada, serta dapat mengutamakan kepentingan nasional.
Selain itu, DPS yang diselenggarakan juga untuk mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk mengenal ATHG bangsa Indonesia saat ini, serta memperjelas benang merah cara mengelola manajemen dan Sistem Pertahanan Nonmiliter yang seharusnya. Disamping itu pula, untuk mempertegas cara memobilitasi masyarakat dalam menanggulangi ATHG, dan mengurai perbedaan yang belum disepakati antara peran sipil dan militer dalam perang nonmiliter yang ada.
Menurut Ketua YSNB, Aliansi Kebangsaan, dan FKPPI Pontjo Sutowo dalam pra launching Diskusi Panel Serial (DPS) yang diselenggarakan di UI (5/4), pihaknya akan menginventarisasi ATHG yang ada di setiap bidang kehidupan bernegara. Selanjutnya akan menghadirkan pembicara yang sangat berkompeten dalam permasalahan-permasalahan tersebut dalam upaya adanya tindakan-tindakan untuk dapat mengatasinya.
“Harapannya, dengan keterlibatan mereka dalam diskusi ini, akan dapat menghadirkan satu pandangan yang sama untuk selanjutnya mau mengambil peran dan fungsinya dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut yang ada, demi Kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia”, kata Pontjo Sutowo.
DPS akan dimulai pada hari Sabtu, 8 April 2017 di Merak Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270. Untuk selanjutnya dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama setiap bulan. Sebagai Keynote Speaker dan pembuka rangkaian DPS akan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan, Jendral TNI (Purn) Ryamizard Riyacudu.(Irawan)