Jakarta, TopBusiness – Keputusan Pemerintah memberlakukan skema baru subsidi BBM mulai Januari 2025 dinilai Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto, akan menjadi bumerang bagi Pemerintah.
Keputusan itu akan makin memperlemah daya beli masyarakat sekaligus memicu kenaikan harga barang konsumsi masyarakat. Karena itu Mulyanto minta Pemerintah sebaiknya menunda keputusan yang memberatkan masyarakat itu.
Menurut Mulyanto, waktu atau timing pemberlakukan kebijakan tersebut kurang tepat. “Menurut saya sebaiknya rencana penerapan skema baru subsidi BBM ini ditunda dulu. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja,” katanya, dalam keterangan yang diterima media, Jumat (3/1/2024).
Ada dua hal yang menurut Mulyanto menjadi alasan agar skema baru subsidi BBM tersebut ditunda. Pertama, karena lesunya industri nasional yang disusul oleh PHK massal khususnya buruh industri tekstil.
Kedua, kenaikan harga barang-barang diawal tahun yang dipicu oleh wacana kenaikan PPN 12 persen.
Kalau Pemerintah memaksakan penerapan skema baru subsidi BBM itu tentu masyarakat kelas menengah ke bawah ini makin terpukul. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
“Selain itu juga tidak ada tekanan dari harga minyak mentah dunia. Menurut www.oilprice.com pada 2 Januari 2025 harga minyak mentah WTI (west texas intermediate) sebesar USD 71.9 per barel. Sementara harga minyak mentah Brent sebesar USD 74.6 per barel,” kata dia.
“Sementara asumsi ICP (Indonesia crude oil price) untuk tahun APBN tahun 2025 sebesar US$82 per barel. Artinya harga minyak mentah dunia masih jauh di bawah asumsi makro ICP kita,” lanjut Mulyanto.
Untuk diketahui Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim baru-baru ini memberikan bocoran siapa saja yang masih bisa menggunakan Pertalite. Pembatasannya, menurutnya, diatur berdasarkan kapasitas mesin dan pemanfaatannya.
Menurut Halim rencananya mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak boleh lagi menggunakan Pertalite.