Jakarta–-Sawit Watch mendesak pemerintah memercepat moratorium sawit. Pemerintah sebaiknya tidak menetapkan moratorium sawit menggunakan jangka waktu. Pemerintah dapat menggunakan indikator dan capaian yang jelas dan terukur sebagai cara untuk melakukan peninjauan terhadap moratorium sawit.
Direktur Sawit Watch, Inda Fatinaware menyatakan di Jakarta hari ini, pihaknya meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengimplementasikan kebijakan moratorium sawit, dengan secepatnya mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit dalam bentuk Peraturan Presiden.
Perlu juga, kata Inda, adanya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia disertai dengan rencana aksi dan indikator capaian yang jelas dan terukur. Hal itu mencakup pembentukan tim independen untuk melakukan audit kepatuhan dan merekomendasikan pencabutan atau penciutan izin-izin perkebunan yang melanggar hukum; menguatkan kerangka regulasi perkebunan kelapa sawit dan sinkronisasi dengan regulasi sektor lainnya (kehutanan, pertambangan, penataan ruang, dan lain-lain); melakukan upaya intensifikasi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada, khususnya pekebun skala kecil; dan lain-lain.
“Berkenaan dengan implementasi moratorium sawit, pemerintah perlu membuat monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi moratorium sawit tersebut dan dilakukan bersama-sama publik,” kata dia.
Saat ini, perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat luas dengan beragam masalah mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, kondisi buruh yang terabaikan, ancaman terhadap ketersediaan pangan dan lain-lainnya. Moratorium sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit.
“Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 16,18 juta hektar, namun produktivitasnya masih sangat rendah. Rata-rata produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia hanya 3,7 ton per hektar per tahun. Pemerintah seharusnya melakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, bukan dengan memerluas lahan, terang Inda.
Sementara itu, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch Maryo Saputra menegaskan, jumlah konflik agraria di perkebunan kelapa sawit sepanjang tahun terus meningkat. Peningkatan konflik terutama terjadi di provinsi-provinsi wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit berekspansi.
Pada tahun 2016, misalnya, terdapat 163 konflik dengan luas 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015 di mana terdapat 127 kasus konflik dengan luas 302.526 hektar.
“Penyumbang konflik agraria adalah ekspansi HTI dan perkebunan sawit. Konflik ini semestinya dapat direm dengan menghentikan pemberian ijin baru bagi perkebunan kelapa sawit,” terang Maryo.
Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perijinan kelapa sawit dan batubara. Dalam draf Inpres Moratorium yang beredar, terdapat beberapa hal yang diatur seperti evaluasi perijinan, penundaan pemberian hak guna usaha (HGU), pemberdayaan petani, proses hilirisasi produk sawit dan persoalan Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO. (Al)