Jakarta, TopBusiness—Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menekankan tiga pesan perekonomian, saat meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 (22/1/2025).
Pertama, BI optimis bahwa capaian positif ekonomi Indonesia 2024 akan terus berlanjut dengan prospek ekonomi ke depan yang lebih baik. Capaian ini tecermin dari inflasi yang terkendali dalam sasaran, stabilitas Rupiah yang terjaga, kredit yang terus tumbuh, dan digitalisasi yang bertambah pesat. “Kita harus tetap optimis sekaligus waspada di tengah dunia yang terus bergejolak,” kata Perry dalam keterangan resmi.
Kedua, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memerkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan makroprudensial seperti insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pengembangan UMKM, inklusi keuangan, serta digitalisasi sistem pembayaran termasuk untuk mendukung transaksi keuangan Pemerintah diarahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, Bank Indonesia mendukung penuh program-program dalam Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah melalui 5 aspek, yaitu: menjaga stabilitas ekonomi, moneter, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan, termasuk memastikan nilai tukar Rupiah stabil sejalan dengan dinamika mata uang regional di tengah tekanan dolar AS yang kuat; memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, termasuk dalam pembelian SBN dari pasar sekunder melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral buyback/debt switching).
Selanjutnya adalah aspek mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas; mendukung program ketahanan pangan sejalan dengan upaya pengendalian inflasi.
Juga dengan mendukung digitalisasi sistem pembayaran, antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam digitalisasi program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, dan elektronifikasi sektor transportasi.
