Jakarta TopBusiness – PT BPR Delta Artha (Perseroda) Sidoarjo kembali terpilih menjadi salah satu kandidat peraih penghargaan TOP BUMD Awards 2025 berkat kinerja dan strategi bisnisnya yang apik dan terukur.
Direktur Kepatuhan BPR Delta Artha Dedi Setiyawan mengungkapkan kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun (Yoy), khususnya pada catatan aset, laba dan kredit yang tumbuh signifikan.
“Alhamdulillah dari year on year kami total aset tumbuh sekitar 6,76%. kemudian kredit yang diberikan sangat signifikan jadi 15,44%. Kemudian laba bersih, Alhamdulillah meningkat 4,42%,” ungkap Dedi saat mengikuti wawancara penjurian TOP BUMD Awards 2025 secara daring, Jumat (14/2/2025).
Masih menurut Dedi, catatan positif juga terjadi pada kontribusi BPR Delta Artha terhadap setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang meningkat. “PAD juga kami mengalami peningkatan sebesar 4,42% sejalan dengan peningkatan laba bersih,” jelasnya.
Diketahui, Aset BPR Delta Artha tahun 2023 sebesar Rp 781 miliar menjadi Rp 834 miliar di tahun 2024. Jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp633 miliar menjadi Rp 731 miliar. Dan setoran berupa PAD tahun 2023 sebesar Rp8,4 miliar menjadi Rp8,8 miliar di tahun 2024.
Hal yang sama terjadi pada kinerja penjualan, Dedi menyebut ada kenaikan penjualan karena dibarengi dengan bertambahnya jumlah pelanggan. “Kinerja penjualan kami ini naik dari tahun ke tahun dan jumlah pelanggan kami juga otomatis naik signifikan karena di tahun 2024 kami mengelola lebih dari 11.000 rekening gaji ketua RT dan RW,” bebernya.
“Kemudian juga ada tambahan P3K dari semula yang kami targetkan 50.000 pelanggan, ini realisasinya sebesar 64.000 pelanggar,” imbuhnya.
Strategi Inovasi
Dalam presentasinya berjudul BPR Delta Artha Terus Berkembang di Tengah Tantangan, Dedi memaparkan secara komprehensif terkait strategi dan inovasinya dalam menjalankan perusahaan sehingga kinerja bisnisnya meningkat.
Salah satu strateginya, kata Dedi, bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas, pemerintah desa dan kecamatan untuk mengkoordinasikan pengumpulan masyarakat yang membutuhkan informasi atau produk BPR Delta Artha untuk diberikan sosialisasi.
“Jadi kami memang pertama melakukan sosialisasi, kemudian dilanjutkan oleh mitra-mitra kami yang ada di desa maupun OPD (perangkat daerah) untuk menyalurkan informasi produk dan lain sebagainya berkaitan dengan Delta Arta,” jelasnya.
“Alhamdulillah (strategi ini) sangat efektif yang kami rasakan,” lanjutnya.
Strategi berikutnya, lanjut Dedi, Memberikan layanan antar jemput dana nasabah dengan nominal tertentu, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi nasabah dan dananya.
“Kami tidak tinggal diam karena sumber dana itu sekarang sangat susah didapatkan, maka kami harus memberikan pelayanan yang ekstrim agar bisa memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada nasabah,” terangnya.
Langkah berikutnya yang tak kalah menarik adalah menyesuaikan kemudahan transaksi di era digitalisasi dengan menyediakan aplikasi mobile banking bagi nasabah yang sudah dapat bertransaksi layaknya bank umum.
“Kemudian kami juga menyediakan aplikasi mobile banking bagi nasabah sehingga nanti diharapkan nasabah bisa melakukan transaksi layaknya bank umum. Ini pun tidak mudah karena proses perizinannya yang sangat bertingkat ya, dari OJK (otoritas jasa keuangan) ke BI (Bank Indonesia),” paparnya.
Tak hanya itu, BPR Delta Artha juga menyediakan aplikasi berbasis Website yang dapat dijalankan oleh user Pemerintah Desa untuk melaksanakan transaksi non tunai di desa.
“Kami juga menyediakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses langsung oleh pemerintah dan untuk melakukan transaksi non tunai desa ya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Febrizal Effendi selaku dewan juri dari Aspiluki (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia) mengapresiasi upaya yang dilakukan Bank Subang dalam transformasi digital layanan. Namun Ia mengingatkan agar selalu berhati-hati dalam membangun Kerjasama. langkah ini sebagai upaya meminimalisir risiko yang akan berdampak pada bisnis perusahan.
“Nggak ada masalah kerja sama dengan IT-nya tetapi jangan ‘pernah kasih leher ke pihak ketiga’ jadi sangat hati-hati di kontraknya ya, betul-betul lebih detail ya, kalau ini terjadi gimana? ini bagaimana?,” tegas Febri.
Ia juga mengusulkan agar BPR Delta Artha aktif membuat kajian atau pelatihan terkait IT secara komprehensif, baik pemanfaatannya, dampaknya hingga mitigasi risikonya, khususnya terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Kalau bisa bikin kajian sederhana terkait dengan apa nih kira-kira potensi terkait sanksi ya karena kan bicara PDP itu sanksi itu isinya nanti teman-teman bikin kajian sehingga antara mencari keuntungan dengan risiko yang harus ditanggung, balance gitu kan,” tegasnya.
“Kalau dalam istilah bola kan, bikin gol sebanyak-banyaknya kipernya jangan sampai kebobolan gitu,” tambahnya.