Jakarta, TopBusiness – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Menko PMK Pratikno mengatakan pengendalian dan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya harus dilakukan secara lebih sinergis, komprehensif, dan terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita akan segera membentuk tim yang bertugas merumuskan secara detail aksi konkret pencegahan risiko bencana di lapangan dan juga sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi. Tadi disepakati kandidat ketua timnya Wamen PU dan anggotanya berbagai eselon 1 dari masing-masing K/L termasuk pemerintah daerah,” kata Menko PMK.
Wamen Diana menjelaskan pengendalian banjir perlu dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural. Penanganan struktural melalui pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Kementerian PU, diantaranya pembangunan Bendungan Ciawi Sukamahi, Sindangheula, Pompa Sentiong, dan Sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur – Kanal Banjir Barat serta pengendalian banjir pada Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, 3 Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Sabi, dan Sungai Cidurian.
Sedangkan untuk penanganan secara non struktural yang telah dilakukan Kementerian PU, antara lain pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, penertiban bangunan liar pada sempadan sungai dan sempadan irigasi, pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir, penelusuran tanggul kritis, dan pembuatan Flood and Forecasting Early Warning System.
“Hal terpenting yang akan kita lakukan adalah menyelesaikan pembangunan tanggul yang sampai saat ini di DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. Kami juga akan membangun kolam retensi di daerah aliran sungai Bekasi, Ciujung dan Cidurian serta revitalisasi situ dan danau,” jelas Wamen Diana.
Kementerian PU juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, serta Menteri ATR/BPN untuk memperkuat koordinasi dalam upaya percepatan pengendalian banjir di Jabodetabek. Hasil pertemuan tersebut menyepakati penyusunan Nota Kesepakatan Sinergi Penanggulangan Banjir di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Penanganan Banjir Kawasan Jabodetabek, serta rencana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk pengendalian banjir, daerah irigasi, situ, dan bendungan.
“Melalui pertemuan tersebut, kami pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dan keterpaduan penanganan banjir di Jabodetabek, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah, pembangunan tanggul, dan tata ruang wilayah,”ujar Wamen Diana.
Turut hadir mendampingi Wamen Diana, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih dan Direktur Sungai Dwi Purwantoro.