Jakarta, TopBusiness – Pemerintah menyiapkan skema kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan data kependudukan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) diminta menyiapkan rekening tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026) yang juga ditayangkan secara live Youtube Sekretariat Negara.
Dalam skema tersebut, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI).
Airlangga menjelaskan, pemadanan akan berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway system. Integrasi tersebut juga akan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” jelasnya.
Menurut Airlangga, kepemilikan rekening secara lebih luas juga akan membuka kanal bagi pemerintah untuk menyalurkan berbagai program kepada masyarakat.
“Tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ujarnya.
Kebijakan ini didorong oleh capaian inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang dinilai sudah relatif baik. Berdasarkan survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62%.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan Indonesia disebut mencapai 69,57%. Airlangga menilai angka tersebut sudah berada di atas standar literasi keuangan yang digunakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni sekitar 63%.
“Angka ini relatif baik. Kalau dibandingkan dengan OECD, standar literasi keuangannya sekitar 63 persen, sedangkan survei kita mencapai 69,57 persen,” kata Airlangga.
Dengan penyediaan rekening berbasis data kependudukan dan integrasi dengan sistem pembayaran, pemerintah menargetkan akses terhadap layanan keuangan dapat semakin luas dan pemanfaatannya semakin optimal.