Jakarta, TopBusiness – Keberadaan kawasan industri telah eksis lebih dari 50 tahun dan saat ini pengembangannya telah dilakukan di berbagai daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan industri manufaktur.
Selama ini, kawasan industri merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan membantu mempercepat pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, penataan ruang yang lebih baik, kemajuan penyerapan teknologi modern, serta membuka lapangan kerja yang luas.
Kawasan-kawasan industri yang dipersiapkan dengan perencanaan yang matang dan ditangani secara profesional mampu memberikan layanan terbaik bagi kebutuhan kegiatan industri, baik dari manajemen (services), infrastruktur dan fasilitas pendukung, sampai penyiapan tenaga kerja yang terampil.
Mencermati memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi sorotan dunia. Jika konflik ini terus berlanjut dan berlangsung dalam jangka waktu lama, Indonesia berpotensi mengalami dampak gangguan ekonomi yang signifikan, mulai dari terganggunya rantai pasok global, lonjakan harga energi, hingga menurunnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di tanah air.
Sektor industri manufaktur dan kawasan industri di Indonesia sangat mungkin terdampak, terutama pada biaya logistik dan bahan baku yang selama ini bergantung pada jalur distribusi internasional. Selain itu, ketidakpastian global juga bisa membuat investor menahan (wait and see) keputusan ekspansi maupun penanaman modal baru di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam konteks ini, ketahanan energi nasional ikut diuji. Mengingat besarnya ketergantungan industri terhadap pasokan gas, dimana harga gas yang kompetitif menjadi salah satu kunci menjaga daya saing kawasan industri di tengah tekanan global.
Situasi geopolitik yang tidak stabil bisa mendorong harga energi global melonjak, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, dalam acara Dialog Nasional HKI di Jakarta, telah menyampaikan bahwa pemerintah membuka opsi untuk mengimpor gas guna memastikan pasokan energi bagi sektor industri tetap terjaga. Opsi ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gas, terutama bagi kawasan-kawasan industri strategis yang sangat bergantung pada energi untuk menjaga kontinuitas produksi.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa HKI berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi terbaik dalam penyediaan pasokan gas dan penetapan harga yang lebih kompetitif. Menurutnya, sangat penting untuk menjaga daya saing kawasan industri nasional di tengah situasi ketidakpastian global yang sangat dinamis saat ini.
Ma’ruf juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menjalin kerja sama internasional, termasuk MoU pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone/SEZ) dengan Pemerintah Singapura yang baru saja
ditandatangani. Namun demikian, HKI menekankan bahwa MoU saja tidak cukup — perlu ada tindak lanjut nyata dan terstruktur, sebagaimana kerja sama Johor Bahru–Singapura yang terbukti sukses menjadi model sinergi lintas batas negara dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri.
Lebih lanjut, Ma’ruf menyampaikan bahwa saat ini HKI sedang merumuskan Program Paket Investasi, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mempertahankan daya tarik investasi Indonesia di tengah tekanan global. Program ini merupakan yang pertama kali akan dilaksanakan oleh HKI sebagai upaya jemput bola bagi calon investor asing (Foreign Direct Investment/FDI) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaannya, HKI akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, serta kementerian lainnya yang terkait dengan pengembangan industri manufaktur dan kawasan industri.
Program ini akan mencakup sejumlah rekomendasi kebijakan, insentif kolaboratif, serta pendekatan baru dalam penyediaan lahan dan infrastruktur yang ramah investasi. Di antaranya, HKI mendorong agar pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif
dalam mendukung kawasan industri dengan penyediaan infrastruktur dasar yang kompetitif, termasuk memastikan harga gas HGBT yang bersaing, tersedianya jaringan pipa gas, dan bila diperlukan, pembangunan LNG terminal di wilayah strategis seperti Batam dan sekitarnya.
Tak kalah penting, ketersediaan energi berbasis gas sebagai sumber listrik primer yang andal dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar kawasan industri dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan efisien.
Program ini rencananya akan diperkenalkan secara resmi dalam acara Pelantikan Pengurus HKI Periode 2025–2029, sebagai bentuk komitmen awal para pengurus baru untuk membangun optimisme dan kepercayaan baru dari pelaku industri dan investor.
HKI mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri, maupun mitra strategis, untuk terus memperkuat kolaborasi, mempercepat reformasi kebijakan, dan menciptakan ekosistem yang benar-benar pro-investasi. Hanya dengan itu, kawasan industri akan terus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.