Jakarta, TopBusiness – Keputusan pemerintah mencabut izin tambang di Raja Ampat jadi sorotan global. Bukan hanya soal komitmen lingkungan, tapi juga dampaknya ke pasar nikel dunia.
Sebagai penghasil nikel terbesar, menguasai sekitar 51 persen pasokan global—Indonesia kini menghadapi ketidakpastian baru setelah empat izin tambang di kawasan konservasi laut yang dilindungi UNESCO itu resmi dicabut.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari kelompok lingkungan, yang menilai Raja Ampat harus bebas dari ancaman eksploitasi tambang.
Namun, di luar zona perlindungan, satu proyek besar tetap berjalan. Di sisi lain, perusahaan yang terkena pencabutan izin mulai menempuh jalur hukum demi membalikkan keputusan. Para pelaku pasar kini mencermati potensi efek berantai terhadap pasokan dan harga nikel, komoditas krusial dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia.
“Kasus Raja Ampat menunjukkan semakin kuatnya keterkaitan antara faktor ESG, kepentingan masyarakat lokal, dan dinamika pasar global,” kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, dalam risetnya, Rabu (2/7/2025).
“Bagi pelaku pasar dan investor, ini jadi peringatan bahwa pasar komoditas, terutama di sektor strategis seperti nikel, sangat rentan terhadap tekanan kebijakan lingkungan,” sebutnya.
Meski Raja Ampat bukan wilayah produksi utama, keputusan ini mencerminkan pergeseran kebijakan Indonesia menuju tata kelola lingkungan yang lebih ketat. Sinyal ini penting bagi investor yang mencermati arah jangka panjang kebijakan di sektor komoditas.
Penting bagi Pelaku Pasar
Kata David, trader perlu waspada, bukan hanya terhadap volatilitas harga komoditas, tapi juga potensi dampaknya terhadap rupiah, pasar saham, hingga profil risiko ESG Indonesia secara keseluruhan.
David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, menilai, reli harga nikel belakangan ini bisa menutupi risiko volatilitas yang lebih dalam, terutama jika ketidakpastian hukum dan arah kebijakan terus bergulir dan mengganggu ekspektasi sisi pasokan.
Sebagai penyumbang sekitar 6,8 persen dari total ekspor nasional pada 2024, nikel memainkan peran penting dalam surplus dagang Indonesia.
Penurunan produksi akibat pencabutan izin bisa berdampak pada penurunan pendapatan ekspor, memberi tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah (USD/IDR), dan memperlebar defisit transaksi berjalan.
Bagi trader, ini berarti ada dua sisi risiko: gejolak jangka pendek di pasar valuta asing, serta potensi perubahan asumsi kebijakan moneter dalam jangka menengah.
Menurut Investing News Network, harga nikel sempat anjlok ke titik terendah dalam lima tahun pada kuartal I 2025—turun hingga di bawah US$15.000 per metrik ton, dipicu kelebihan pasokan dari Indonesia dan kekhawatiran atas tarif dari Amerika Serikat.
Meski kini harga kembali naik ke kisaran US$16.700 per ton, pergerakan ini mencerminkan betapa sensitifnya pasar terhadap guncangan pasokan dan kebijakan pemerintah.
Langkah Indonesia menutup tambang di Raja Ampat menambah lapisan ketidakpastian baru, bukan sekadar soal volume produksi, tapi juga soal kepercayaan investor dan kejelasan arah regulasi. Jika sengketa hukum makin meluas atau terjadi pengurangan pasokan lebih lanjut, pasar bisa saja merespons secara agresif, dan memicu lonjakan harga berikutnya.
Dengan meningkatnya pengawasan dari dana-dana global berbasis ESG terhadap sumber nikel, EBC menekankan pentingnya trader memantau perkembangan pasar sekaligus sinyal politik, karena dua hal ini akan menjadi penentu utama arah harga ke depan.
Pusat Nikel Global
Sepanjang 2024, Indonesia memproduksi sekitar 2,2 juta metrik ton nikel olahan, lebih dari separuh total pasokan global. Dominasi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain paling berpengaruh di pasar nikel dunia.
Artinya, setiap gangguan pasokan dari Indonesia berdampak langsung ke rantai pasok global, terutama untuk industri baterai kendaraan listrik dan manufaktur baja nirkarat, yang hingga kini masih menyerap lebih dari dua pertiga permintaan nikel global.
Meski permintaan jangka panjang terus didorong oleh produksi baterai, kebutuhan terbesar terhadap nikel saat ini tetap berasal dari sektor baja nirkarat. Sekitar 75 persen jenis baja nirkarat membutuhkan nikel untuk menjaga struktur aloinya tetap stabil.
Artinya, nikel menjadi bahan vital bagi industri berat, mulai dari otomotif, konstruksi, makanan dan minuman, alat kesehatan, minyak dan gas, hingga kedirgantaraan dan infrastruktur energi. Gangguan pasokan yang berkepanjangan dari Indonesia berpotensi memperketat ketersediaan global, meningkatkan biaya produksi, memperlambat laju industri, dan memicu tekanan inflasi di sektor komoditas industri secara lebih luas.