Jakarta, TopBusiness – Center Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan dampak pengenaan tarif resiprokal dari AS sebesar 32 persen ke Indonesia akan menimbulkan kehilangan serapan kerja hingga 1,2 juta orang. Kebijakan tarif baru AS utamanya akan berimbas ke sektor padat karya seperti pakaian jadi, alas kaki beserta produk ekspor lain secara signifikan.
Selain itu, terdapat juga estimasi penurunan nilai ekspor Indonesia sebesar Rp 105,98 triliun dan pendapatan masyarakat yang terkoreksi Rp143,87 triliun.
Studi CELIOS juga memperkirakan, pemberlakuan tarif resiprokal dari AS sebesar 32 persen dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot ke level 4,7-4,8 persen.
“Dengan berlakunya tarif resiprokal per 1 Agustus, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh di level 4,7-4,8 persen year on year,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira dalam pernyataan resmi, Jakarta, dikutip Rabu (9/7/2025).
Mengkritik kegagalan dan respons pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif AS, Bhima juga menilai, strategi negosiasi yang dibangun terlalu bertumpu pada pembukaan keran impor produk migas AS secara berlebihan, hingga US$15,5 miliar atau setara Rp259,5 triliun.
Menurut Bhima, nilai tersebut justru dapat menjadi ancaman bagi defisit sektor migas jangka panjang.
Seperti diketahui, strategi melakukan peningkatan pembelian energi dari AS sebesar US$15,5 sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai upaya menyeimbangkan neraca dagang antarkedua negara.
Disebutkan, komitmen impor energi dengan nilai tersebut naik nyaris empat kali lipat bila dibandingkan impor energi dari AS pada 2024 yang hanya sekitar US$4,2 miliar.
Dengan strategi berisiko yang dilakukan pemerintah, sayangnya Indonesia tetap mendapatkan tarif resiprokal sebesar 32 persen.
Bhima menilai, kegagalan tersebut mencerminkan lemahnya arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia, serta absennya koordinasi strategis lintas kementerian yang berdampak langsung terhadap kepercayaan pasar dan posisi tawar negara.
Dirinya menyebutkan kegagalan ini seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi komposisi kabinetnya.
“Jika Indonesia ingin memperkuat posisi globalnya, perombakan kabinet adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Menteri Airlangga Hartarto jelas gagal dalam merancang strategi ekonomi luar negeri yang efektif. Menteri Keuangan Sri Mulyani, meskipun memiliki pandangan teknokratik yang tajam, tidak lagi cukup didengar dalam pengambilan keputusan strategis,” imbuh Bhima.
Senada, Direktur Studi China-Indonesia CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat menambahkan, membiarkan kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS sejak 2023 adalah langkah diplomatik yang tidak dipertimbangkan dengan baik.
“Saat tarif diumumkan, Indonesia tidak punya wakil penuh di Washington. Di saat negara seperti Vietnam memperkuat diplomasi dan produksi mereka di AS, kita justru membiarkan celah ini terbuka lebar,” ungkap Zulfikar.
Melihat kondisi yang ada, CELIOS mendesak agar presiden melakukan perombakan kabinet berdasarkan kompetensi dan ketegasan arah kebijakan. Menurutnya, koordinasi ekonomi memerlukan pemimpin yang memahami lanskap perdagangan global.
Diplomasi luar negeri juga dinilai perlu dijalankan oleh profesional yang bisa memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan geopolitik internasional.
“Ini bukan sekadar reshuffle, tapi penyelarasan ulang arah pemerintahan. Jika kabinet tetap diisi oleh figur-figur yang tidak mampu menjawab tantangan global, Indonesia akan semakin tertinggal dan kehilangan momentum,” ujar Bhima.