TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

GAPKI Minta Penerapan Mandatori B50 Dilakukan Secara Fleksibel

Nurdian Akhmad
24 July 2025 | 10:34
rubrik: Business Info
Forum Ini Hasilkan Bisnis Cangkang Sawit USD135,2 juta

Ilustrasi kebun sawit. Foto: Istimewa/CangkangSawit.id

Jakarta, TopBusiness – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan kepada pemerintah agar penerapan program mandatori biodiesel B50 pada tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel.

Usulan ini disampaikan seiring dengan tren naiknya harga minyak sawit mentah (CPO) di tengah stagnansi produksi nasional.

“Penerapan kebijakan ini tidak bisa bersifat kaku. Perlu mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia dan harga CPO global yang saat ini menunjukkan tren kenaikan signifikan,” ujar Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Biodiesel B50 merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang berasal dari campuran 50% minyak solar dan 50% minyak kelapa sawit. Program ini merupakan kelanjutan dari B40 yang mulai diterapkan pada awal 2025.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia siap masuk ke era B50 pada 2026. Ia bahkan menyebut bahwa program ini berpotensi menghilangkan ketergantungan impor solar sepenuhnya.

Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives, harga kontrak berjangka CPO untuk pengiriman Oktober 2025 melonjak 2,52% menjadi RM 4.316 per ton pada Jumat (18/7). Kenaikan ini menandai penutupan tertinggi dalam 14 pekan terakhir, serta mencatat lonjakan mingguan hingga 3,40% selama tiga pekan berturut-turut.

Menurut Eddy, kenaikan harga ini tidak terlepas dari menurunnya pasokan akibat produksi CPO dari Indonesia dan Malaysia yang stagnan. “Dengan kondisi seperti ini, mandatori B50 sebaiknya bersifat fleksibel agar tidak membebani industri dan keuangan negara,” ujarnya.

Peningkatan harga CPO juga berdampak langsung pada beban insentif yang harus ditanggung oleh pemerintah. Insentif biodiesel disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang dananya berasal dari pungutan ekspor CPO dan turunannya.

Disparitas harga antara CPO dan bahan bakar minyak (BBM) akan menentukan seberapa besar dana insentif yang diperlukan. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar pula alokasi dana yang dibutuhkan untuk menjaga daya saing biodiesel di pasar domestik.

BACA JUGA:   Pungutan Ekspor CPO Dihapus, Ini Tanggapan Gapki

GAPKI memproyeksikan bahwa kebutuhan CPO untuk mendukung program B50 akan meningkat drastis. Jika B40 saja membutuhkan sekitar 13,5 juta ton CPO, maka B50 diperkirakan menyedot hingga 17,4 juta ton. Ditambah dengan kebutuhan pangan, total konsumsi dalam negeri bisa mencapai 28,4 juta ton.

Dengan kondisi produksi nasional yang stagnan, tingginya konsumsi domestik tersebut berpotensi mengurangi volume ekspor sawit Indonesia menjadi sekitar 25 juta ton.

Tags: gapkiMandatori B50
Previous Post

2025, Pameran Indonesia IEAE Hadir dengan Inovasi Terkini

Next Post

SGER Teken Perubahan Perjanjian Kredit Sindikasi

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR