Jakarta, TopBusiness – PAM Jaya terus mematangkan rencana untuk melantai di bursa saham melalui initial public offering (IPO) pada 2027. Persiapan dilakukan dengan mengubah status badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), sekaligus memperluas cakupan layanan air bersih bagi warga Jakarta.
Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, target IPO merupakan penugasan langsung dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Menurut dia, proses menuju bursa sedang berjalan dan kini menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan status badan hukum oleh DPRD. “Targetnya IPO harus terlaksana tahun 2027,” kata Prasetyo melalui keterangan resmi, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menegaskan, perubahan status hukum bukan semata demi kepentingan korporasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menyebut IPO akan membuat PAM Jaya terpacu bekerja lebih profesional karena diawasi tidak hanya Pemprov Jakarta, tetapi juga publik dan investor.
“Jangan dipikir dengan IPO lalu pelayanan PAM Jaya malah enggak oke. Justru sebaliknya, kalau PAM Jaya go public, yang melototin bukan hanya Pemprov Jakarta, tapi seluruh masyarakat sampai investor,” ujarnya.
Syarat lain menuju IPO adalah peningkatan cakupan jaringan air bersih. Saat ini layanan PAM Jaya baru mencapai 73 persen wilayah Jakarta. Direksi ditargetkan meningkatkan cakupan hingga minimal 83 persen sebagai prasyarat agar dapat menawarkan saham di Bursa Efek Indonesia.
“Sisa itu harus kami kejar. Direksi harus tunjukkan yang terbaik dulu ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham,” kata Prasetyo.
Gubernur Jakarta Pramono sebelumnya menargetkan dua BUMD bisa IPO dalam waktu dekat, yakni Bank Jakarta dan PAM Jaya. Ia menekankan, jajaran direksi dan komisaris harus bekerja secara profesional agar perusahaan milik Pemprov mampu bersaing di pasar modal.
Di sisi lain, rencana IPO PAM Jaya mendapat penolakan Fraksi PSI DPRD Jakarta. Anggota PSI Francine Widjojo menilai PAM Jaya lebih tepat dipertahankan sebagai Perumda agar berorientasi penuh pada pelayanan publik, bukan pada kompetisi bisnis untuk mencari keuntungan.