Jakarta, TopBusiness – Para pemangku kepentingan terkait keamanan siber di industri keuangan berkumpul dalam ajang Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 yang digelar Selasa (19/08/2025) di Raffles Hotel, Jakarta. Salah satu sesi yang dibahas adalah soal peran ganda Artificial Intelligence (AI) yang menjadi enabler inovasi sekaligus sumber ancaman siber baru yang semakin canggih.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Edit Prima, menegaskan bahwa serangan berbasis AI, seperti phishing yang dipersonalisasi dan polymorphic malware, hanya dapat efektif dilawan dengan pertahanan yang juga ditenagai oleh AI.
“Bicara keamanan siber, bicara AI tentu kita harus siap dengan serangan-serangan yang sudah berbasis AI, nah terus bagaimana caranya menghadapinya? Ya tentunya dengan AI juga,” ungkap Edit dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut, Edit juga menekankan pentingnya berbagi intelijen ancaman (threat intelligence sharing) sebagai kunci pertahanan kolektif.
Menjawab tantangan tersebut, diskusi panel ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga. Para narasumber menekankan bahwa kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia (BI), BSSN, Kominfo, hingga PPATK kini difokuskan pada aksi nyata seperti berbagi intelijen siber dan pemblokiran URL berbahaya secara terkoordinasi untuk melindungi konsumen.
Upaya ini didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, termasuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dari BI dan kebijakan BSSN, yang mewajibkan penguatan manajemen risiko dan deteksi penipuan di seluruh sistem.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indarto Budiwitono, menegaskan bahwa di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi membuat perbankan tidak lepas dari keharusan untuk melakukan transformasi dan digitalisasi.
Era digitalisasi di satu sisi mampu merubah layanan industri jasa keuangan menjadi lebih cepat dan efisien namun di sisi lain memberikan tantangan antara lain berupa tingginya potensi serangan Siber. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan konsumen bagi sektor perbankan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di era digital.
“Bank perlu mengembangkan strategi digital yang agile dan terukur, tidak hanya dalam aspek efisiensi saja, namun hal tersebut sebagai jawaban atas ekspektasi nasabah yang semakin kompleks,” ungkap Indarto.
Transformasi digital juga harus diimbangi dengan investasi berkelanjutan dalam keamanan siber, kapabilitas analitik data, dan integrasi teknologi cloud serta AI. Ketahanan siber, yang tidak hanya soal pertahanan sistem, melainkan juga menyangkut reputasi dan keberlangsungan bisnis bank.
”Melalui IDBS 2025 ini, diharapkan para pelaku industri dapat mencermati tantangan dan peluang di sektor perbankan untuk menyiapkan strategi dan arah pengembangan bisnis termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.”
Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menegaskan bahwa melalui IDBS, AFTECH tidak hanya menghadirkan dialog, tapi turut membentuk arah dan solusi nyata untuk kemajuan ekosistem digital Indonesia yang tepercaya.
“AFTECH menginisiasi IDBS untuk mendorong kemitraan strategis yang bisa direplikasi lintas sektor antara bank digital, fintech, regulator, dan sektor riil,” ujar Pandu.
“Tahun ini kami fokus pada tiga keluaran utama: penguatan ketahanan siber dan pencegahan scam berbasis intelijen bersama, desain produk keuangan yang benar-benar inklusif bagi UMKM dan masyarakat underserved, serta arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pandu menegaskan bahwa keuangan digital yang tepercaya akan berfungsi sebagai fondasi fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang aman, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8%.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata, menggarisbawahi tiga pilar utama yang perlu dijalankan secara simultan agar keuangan digital benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan. “Pertama, kita perlu regulasi dan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko agar inovasi tidak mengorbankan keamanan,” jelas Budi.
“Kedua, inovasi digital seperti AI dan open finance harus dijalankan secara akuntabel dengan tata kelola yang kuat. Ketiga, edukasi publik dan kampanye anti-scam harus dilakukan secara terintegrasi lintas platform dan regulator. Semua ini menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik terhadap sektor keuangan digital tetap terjaga,” katanya.