Jakarta, TopBusiness — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) muncul sebagai pilar utama visi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka lapangan kerja dan mendukung program prioritas.
Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara mengemban tugas mengkonsolidasi dan mengelola ribuan perusahaan strategis milik negara dan aset nasional dengan total lebih dari US$1 triliun.
Untuk sebuah entitas yang mengelola aset sebesar itu, Danantara masih belum memenuhi komitmen transparansi, akuntabilitas, dampak, dan investasi transformatif, yang mencakup janji untuk memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau.
Dalam upaya untuk mewujudkan janji-janji tersebut, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Yayasan Indonesia Cerah, Indonesia Corruption Watch (ICW), Trend Asia, dan Climate Rangers sebagai inisiator danjuga tergabung dalam Koalisi Danantara Monitor mengumumkan peluncuran Danantara Monitor, sebuah platform independen yang dirancang untuk memantau dan melaporkan perkembangan Danantara.
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS mengatakan, dalam misinya, Danantara dua kali menyebut pembangunan yang berkelanjutan. Ini, kata dia, yang harusnya jadi output dari Danantara dan idealnya bisa dilihat sejak Danantara berdiri.
“Bahwa Danantara memasukkan investasi dari hasil dividen BUMN dan mengarahkan BUMN seperti PLN, Pertamina, untuk masuk ke sektor-sektor industri yang jadi motor penggerak baru ekonomi bukan mengulang business-as-usual. Jangan masuk lagi ke sektor berbasis fossil dan ekstraktif yang efek ke ekonomi kecil. Kita mungkin tidak butuh Danantara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% karena kondisi sekarang yang dibutuhkan dari Danantara adalah memperkuat kualitas ekonomi. Pembukaan lapangan kerja di sektor industri, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga,” ujar, pada peluncuran Danantara Monitor, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Sejauh ini, lanjut Bhima, Danantara tidak punya roadmap investasi. “Sampai hari ini kita mencari-cari, kalau lihat website-nya BPI Danantara, mengelola US$1 triliun tapi informasinya tidak ada apa-apa, tidak ada partisipasi publik untuk menentukan kriteria proyek yang didanai. Disitulah pentingnya kami meluncurkan Danantara Monitor,” tandas Bhima.
Dalam peluncurannya pada Rabu (27 Agustus 2025), Koalisi Danantara Monitor juga menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Danantara: Transparency and Green Industry Investment” (Danantara: Transparansi dan Investasi Industri Hijau) yang mempertemukan para ahli dan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan investasi.
Chien Yen Goh, penasihat hukum dan peneliti di Third World Network, mengatakan bahwa kunci bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan salah satunya ada pada kebijakan industri hijau (Green Industrial Policy) yang telah diadopsi berbagai negara. Kebijakan industri hijau terkait dengan peningkatan nilai ekspor produk rendah karbon misalnya bisa dilakukan SWF seperti Danantara.
“Penting untuk benar-benar memikirkan strategi optimal di saat ini. Dana investasi pemerintah seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat menjadi titik intervensi yang sangat strategis jika dilakukan dengan benar, bertanggung jawab, dan juga akuntabel,” kata Chien Yen Goh.
Sementara itu ICW menemukan, 24 dari 31 individu dalam struktur organisasi Danantara merupakan orang-orang yang terpapar risiko politik (politically exposed person) dan tujuh individu di antaranya memiliki afiliasi aktif di bidang politik.
“Kalau memang ingin meningkatkan trust kepada investor dan juga bener-benar ‘walk the talks’ berkaitan dengan profesionalitas dan integritas, paling minimal coba ungkap data soal politically exposed person karena ini standar global. Kalau memang mau bersaing, berada di panggung global, ini caranya. Bukan dengan jaminan-jaminan di bibir saja,” ujar Yassar Aulia, koordinator advokasi di ICW.
Peluncuran platform Danantara Monitor dan diskusi publik ini bertujuan untuk menarik perhatian publik dan mendorong Danantara untuk memenuhi janji-janjinya. Koalisi kami yakin Danantara dengan aset senilai US$1 triliun memerlukan navigasi yang jelas terhadap investasi yang berkualitas dan berdampak pada pekerja, negara dan lingkungan. Kami menuntut pengawasan publik, peta jalan investasi berkelanjutan, dan akuntabilitas independen dari Danantara.