Jakarta, TopBusiness – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan program digitalisasi pembiayaan ekosistem sapi perah ke berbagai wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO), OJK menggelar peluncuran tahap pertama Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah di Kantor OJK Malang, Selasa.
Hadir dalam peluncuran program ini Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, Bupati Malang M. Sanusi, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya – Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan – Kementerian Keuangan RI Adi Budiarso, perwakilan ILO Djauhari Sitorus, dan perwakilan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Switzerland, serta sejumlah pengurus koperasi peternak sapi perah daerah Kabupaten Malang.
Program inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi PROMISE II Impact Project, yaitu program kerja sama antara OJK dan ILO yang berfokus pada peningkatan akses pembiayaan dan perluasan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia melalui pendekatan ekosistem rantai nilai dan transformasi digital.
Melalui kegiatan ini, OJK bersama ILO mendorong penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dalam membangun tata kelola koperasi peternak sapi perah yang efisien, transparan, dan terintegrasi.
ERP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai modul penting seperti keanggotaan, penerimaan susu, logistik, keuangan, dan kesehatan hewan, sehingga mendukung efisiensi operasional koperasi dan keterhubungan data antar pelaku ekosistem.
Selanjutnya sistem ERP akan diintegrasikan dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) guna membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi peternak sapi perah, khususnya bagi yang tergolong underbanked dan unbankable.
Hasan Fawzi dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat akses keuangan masyarakat di daerah melalui pemanfaatan teknologi. “OJK menempatkan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sebagai salah satu prioritas strategis. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha agar masyarakat di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan formal,” ujar Hasan dalam laman ojk.go.id.
Menurut Hasan, sistem ERP bukan hanya alat pencatatan, tetapi solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data di seluruh rantai usaha. “Dengan ERP yang terintegrasi dengan PKA, data produksi susu, jumlah ternak terproduktif, konsumsi pakan serta tingkat kesehatan ternak dapat dimanfaatkan sebagai basis penilaian risiko dan kelayakan yang lebih akurat bagi lembaga keuangan yang artinya peternak kecil yang sebelumnya tergolong unbankable kini dapat menjadi bankable,” tambahnya.