Jakarta, TopBusiness — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini menjadi yang pertama dalam sejarah program pupuk bersubsidi di Indonesia.
Penurunan harga pupuk tersebut mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. Harga urea turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360, serta pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.
Kebijakan yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025 ini diperkirakan langsung dirasakan oleh lebih dari 155 juta penerima manfaat, termasuk petani dan keluarganya di seluruh Indonesia.
Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmaja, menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi petani sekaligus membuka jalan bagi peningkatan produksi pangan nasional.
“Ini kabar baik bagi semua petani di Indonesia, meskipun penurunan pupuk seharusnya dilakukan sejak lama. Alhamdulillah, petani bersyukur atas upaya pemerintah dalam mensejahterakan mereka,” ujar Entang, dikutip dari siaran pers, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai koreksi harga sebesar 20 persen ini memberikan semangat baru bagi petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya sosialisasi masif dan cepat agar seluruh petani, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, mengetahui dan merasakan langsung manfaat kebijakan tersebut.
“Sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak cukup hanya diumumkan oleh Mentan saja. Perlu turun langsung ke lapangan agar informasi penurunan harga pupuk ini benar-benar sampai ke petani,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa menambah beban subsidi dari APBN.
“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Beliau memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau, tanpa keterlambatan dan tanpa kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi,” jelas Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Dengan harga pupuk yang lebih murah, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, pendapatan petani membaik, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.